Jejak FormS NTB

Biar Miskin Asal Pintar

PERUBAHAN SOSIAL DAN PROBLEM-PROBLEM MASYARAKAT MODERN DI INDONESIA

Oleh: Imam Yuliadi 1.

“Disampaikan pada diskusi FORMS-NTB (Forum Mahasiswa Pasca Sarjana-NTB)
Tanggal 15 Desember 2013, di Surakarta, Jawa Tengah”

“Tak satupun hal yang tidak berubah di dunia kecuali perubahan itu sendiri”
Bismillahhirrahmanirahim…
Melihat judul di atas pembaca mungkin berpikir tulisan ini akan berisi banyak poin tentang problem masyarakat di Indonesia. Namun kesadaran akan keterbatasan pengetahuan mendorong penulis untuk membatasi diri pada perubahan yang terjadi di Indonesia. Dalam artian penulis akan membahas kronologi perubahan dan kerangka general tentang perubahan bangsa akibat masuknya modernisasi. Sehingga dari situ pembaca bisa merenungkan sendiri fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat untuk selanjutnya menggali akar permasalahannya.
Tulisan ini lebih bersifat menuntun dari pada menunjuk, dengan harapan pembaca bisa memaknai perubahan sebagai suatu kewajaran. Perubahan sejatinya tidak untuk di lawan, tetapi untuk dimengerti, sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu. “Tak satupun hal yang tidak berubah di dunia kecuali perubahan itu sendiri”.

1. Sejarah Perkembangan Modernisme
a. Perkembangan masyarakat modern

Abad pencerahan atau zaman renaisans (bermula sekitar 1300 M) di Eropa merupakan tonggak yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Renaisans ditandai dengan berkembangnya rasionalisme ideologi yang berbasis pada pola pikir yang logis-ilmiah. Masa ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan menuju abad modern.
Zaman Renaisans Eropa Awal (bermula sekitar 1300 M); Abad Modern Awal, dari abad ke-15 sampai akhir abad ke-18, mencakup Abad Pencerahan; dan Abad Modern Akhir, dari masa Revolusi Industri hingga sekarang, termasuk sejarah kontemporer.
Memasuki abad modern Bangsa Eropa mulai melakukan berbagai ekspedisi keberbagai penjuru dunia. Lama kelamaan Bangsa Eropa mendirikan koloni-koloni di berbagai wilayah di Dunia yang menandai masuknya bangsa Eropa pada Zaman imperialis.
Imperialisme kuno bercirikan faham merkantilisme. Paham Merkantilisme berkembang di negara-negara Barat dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Paham ini dipelopori oleh beberapa tokoh, seperti Thomas Mun Sir James Stuart dari Inggris, Jean Baptiste Colbert dari Prancis, dan Antonio Serra dari Italia. Secara umum, Merkantilisme dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan politik ekonomi dari negara-negara imperialis yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan berupa logam mulia. (Wikipedia.org)
Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan bangsa Eropa pada masa itu memiliki 3 tujuan utama yang terkenal, yaitu Gold, Glory, Gospel. Bangsa Eropa mengukur kemakmuran suatu Negara dari jumlah emas yang dimiliki. Gold, Glory, Gospel (emas, kejayaan, dan agama). Ini berarti masa merkantilis merupakan masa-masa dimana bangsa Eropa ingin menggali produktifitas ekonomi sebesar besarnya. Dimana Gold menjadi priotitas pertama.
Seiring dengan tumbuh suburnya koloni-koloni bangsa Eropa di Asia, Amerika, dan Afrika. Bangsa-bangsa Eropa merasa tidak cukup dengan melakukan monopoli perdagangan di daerah jajahan. Babak berikutnya pun dimulai, berkembangnya revolusi industry di Eropa berarti produksi barang secara masal pun dimulai. Hal itu membuat kebutuhan akan bahan mentah meningkat tajam. Kebutuhan tersebut mendorong bangsa penjajah memanfaatkan berbagai sumberdaya di negeri jajahan untuk dieksploitasi. Dari membangun perkebunan untuk keperluan industry hingga penggiringan manusia sebagai pekerja di perkebunan.

b. Perkembangan masyarakat modern baru

Setelah kemerdekaan Indonesia belum juga terlepas sepenuhnya dari penjajahan. Dalam artian belum juga berdaulat atas dirinya sendiri. Kalau para intelektual mau jujur dalam mengamati perjalanan Bangsa Indonesia maka mereka akan melihat bangsa ini dalam ketelanjangan. Mungkin bahasa ini sedikit fulgar untuk menggambarkan kondisi Indonesia, tetapi begitulah adanya.
Kita mulai dengan dasar Ideologi bangsa ini, pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa ini, patokan norma dan nilai universal dalam kehidupan berbangsa. Apakah kita sadar kalau pancasila lahir dari tiga ideology bangsa Eropa? Nasionalisme, Sosialisme, dan Liberalisme. Kesemuanya lahir dalam iklim dunia barat, kemudian berkembang di Negara-negara jajahan (termasuk Indonesia).
Penggalian ideology pancasila sejatinya belum tuntas, founding father kita Bung Karno menyisakan pekerjaan rumah yang berat untuk bangsa ini. Nasionalisme, Sosialisme, dan Liberalisme sejatinya dimaknai dalam konteks nation bangsa Indonesia, bukannya dalam konteks kebarat-baratan yang kita lakukan saat ini. wacana tentang Marhaenisme yang dihembuskan Bung Karno, Islamisme yang kumandangkan Mohammad Natsir, bahkan wacana Komunisme ala Tan Malaka yang pernah dikampanyekan pada masa Orde Lama menunjukan bangsa Indonesia sedang mencari bentuk Ideologi universal versi Indonesia.
Namun alhasil yang berdiri kokoh saat ini justru Liberalisme dan Kolonialisme gaya baru. Bagaimana neo liberalisme dan neo kapitalisme hadir di Indonesia dan bagaimana bentuknya akan penulis bahas dalam Sub berikutnya.

2. Neo Kapitalisme & Neo Liberalisme Di Indonesia

Berbicara neo liberalisme di Indonesia tidak ada yang tau persis kapan ideology ini membuka prakteknya di Indonesia. Disini penulis hanya akan mengulas serangkaian peristiwa yang bisa menjadi patokan bagaimana ideology ini berkembang di Indonesia.
Liberalisme dan komunisme merupakan dua ideology besar yang berkembang di Eropa dan Amerika. Pasca perang dunia ke II (1940-1945 M) muncul dua kekuatan besar. Blok timur yang terdiri dari Negara-negara Komunis dipromotori oleh Uni Soviet (Rusia) dan Blok Barat yang terdiri dari Negara-negara Liberal dipromotori oleh Amerika. Persaingan dua Negara adidaya ini popular dengan sebutan perang dingin. Keduanya berlomba menarik simpati dari Negara-negara dunia ke-tiga. Presiden Soekarno yang sadar akan persaingan dua kekuatan besar ini mengambil jalan tengah dengan mendirikan gerakan Non Blok. Gerakan Non Blok beranggotakan Negara-negara dunia ke-tiga, tujuannya jelas agar tidak terlibat dalam persaingan ideologi dari Negara-negara adidaya.
Tidak berhenti pada Gerakan Non Blok, 18 April-24 April 1955 Sorkarno mengadakan KTT Asia-Afrika. Pertemuan ini dihadiri oleh Negara-negara yang baru merdeka tujuannya mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.
Bagaimana Neo kapitalisme dan Neo liberalisme menancapkan akar-akarnya secara kokoh di Indonesia? Gelagat masuknya ideologi ini sebenarnya sudah tercium sejak lobi-lobi dan diplomasi yang dilakukan saat perjuangan merebut kemerdekaan 1945. Namun puncak dari kekokohan ideologi ini adalah saat runtuhnya kekuasaan Soekarno pasca Gerakan 30 September 1965 (G-30S).
Berbicara masalah ideologis, Masa pemerintahan Soekarno adalah masa-masa dimana Indonesia sedang di persimpangan 3 ideologi besar pada masa itu, yang terkenal dengan  NASAKOM (Nasionalis, Agamais, & Komunis) yang di propagandakan oleh Bung Karno sendiri. Bung Karno berusaha menyatukan 3 ideologi itu dibawah kepemimpinannya agar stabilitas politiknya tetap terjaga dan dia tetap berkuasa. tapi ternyata bukan ketiga ideologi tersebut yang sukses menjadi ideologi negara, justru liberalisme yang menang, dengan kudeta merangkak ala Suharto yang sudah kongkalikong dengan AS lewat agen-agen CIA (Baca: John Roosa, 2008, Dalih Pembunuhan Masal).
Setelah Soekarno bisa ditumbangkan, hasilnya Nasionalisme jadi sekedar logo, Islam disisihkan, dan Komunis yang diadu dengan Islam luluh lantah. akhirnya Kapitalisme & Liberalisme memainkan peran dengan bebas di Indonesia, politik ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) ala Soekarno tidak laku lagi. Hingga sekarang diakui atau tidak Indonesia menganut sistem pemerintahan liberal yang tidak jelas arahnya, ke arah sistem perlementer ato presidensial. Tidak berhenti sampai di situ, liberalisme justru masuk dalam semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bangsa ini pun lupa untuk menggali identitasnya.

3. Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi

Globalisasi bisa dikatakan sebagai kendaraan Ideologi Eropa. Liberalisme maupun kapitalisme menempuh jalan mulus sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Arus kapitalisme semakin deras, berbagai perusahaan Amerika seperti Freeport dan Newmont bercokol dengan kokoh di Indonesia.
Lebih dari itu globalisasi ikut memicu berbagai degradasi moral dalam masyarakat. percepatan arus globalisasi yang tidak berjalan beriringan dengan peningkatan pendidikan menimbulkan culture shock dalam masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh determinisme teknologi. Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi seperti reka baru atau bisa juga disebut inovasi, penemuan-penemuan baru, dan hal-hal lain yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia, memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat.

4. Arus Teknologi Komunikasi Yang Tidak Terbendung

Seperti yang dikemukakan oleh Rogers (1986: 110) “Sebab dan akibat dari perubahan sosial di masyarakat adalah teknologi komunikasi” diluar perubahan itu berdampak baik atau buruk bagi suatu masyarakat . teknologi bisa merubah wajah suatu masyarakat dengan cepat. Sehingga perubahan sosial adalah selalu berjalan berringan dengan perkembangan teknologi, dari perubahan gaya hidup, kepribadian hingga perubahan budaya.
perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. (Selo Sumardjan, 1990)
Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 2012: 43).

5. Sosiologi Memandang Proses Modernisasi (Masyarakat Peralihan)
Masa-masa paling rentan dalam kehidupan sosial masyarakat adalah masa peralihan, seperti halnya dalam kajian ilmu psikologi, masa-masa rentan seorang individual dalam psikologi perkembangan adalah masa peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa atau biasa disebut dengan masa remaja. Masa peralihan dari masyarakat tradisional ke modern biasanya terjadi disorganisasi.
Disorganisasi adalah proses berpudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan. pada awal proses modernisasi yang biasanya berupa industrialisasi, pengangguran merupakan persoalan yang meminta perhatian mendalam. yang sangat berpengaruh pada penerimaan atau penolakan modernisasi, terutama adalah sikap nilai, kemampuan menunjukkan manfaat unsur-unsur yang baru, serta kesepadanannya dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada. (Soekanto, 2012: 305)
Soerjono Soekanto (2012: 306-307) menjelaskan syarat-syarat modernisasi dalam beberapa poin sebagai berikut:
a. Cara berpikir yang ilmiah
b. Sistem administrasi Negara yang baik
c. Adanya sistem pengumpulan data dalam suatu lembaga tertentu
d. Penciptaan iklim favorable (menguntungkan) terkait penggunaan alat-alat komunikasi
e. Tingkat organisasi yang tinggi
f. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (social planning). Apabila itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam masyarakat.

6. Bagaimana Masyarakat Indonesia Seharusnya?

Untuk Indonesia yang lebih baik alangkah baiknya kalau bangsa ini lebih siap dalam menghadapi perubahan. Sikap menolak perubahan tidaklah bijak menurut penulis, yang sejatinya disiapkan adalah bagaimana menghadapi perubahan. Ada beberapa Aspek yang harus diperkuat oleh suatu bangsa dalam menghadapi perubahan, antara lain: 1.) Pendidikan, 2.) Ekonomi, 3.) Kedaulatan Negara, dan 4.) Penegakan Hukum.
Empat aspek ini tidak berdiri sendiri. Kesemuanya saling berkaitan satu sama lain. Pertama, Pendidikan adalah dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perbaikan sektor pendidikan, secara tidak langsung kita memperbaiki sektor-sektor yang lain. Dengan perbaikan pendidikan bangsa ini bisa melahirkan sarjana-sarjana ekonomi yang siap membangun kemandirian ekonomi, baik di sektor ekonomi micro maupun sektor makro. Dengan perbaikan pendidikan bangsa ini bisa melahirkan prajurit prajurit tangkas, dan cerdas dalam berstrategi, tidak asal berani mati di medan perang. Dengan perbaikan pendidikan bangsa ini bisa melahirkan penegak hukum yang tidak hanya adil, tapi juga berintegritas dan bermoral.
Kedua, Perbaikan Ekonomi dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan dan pembangunan di segala sektor. Pendidikan membutuhkan biaya yang besar untuk menunjang sarana pembelajaran yang layak. Untuk mempertahankan kedaulatan Negara dibutuhkan persenjataan lengkap, sarana penunjang yang canggih, dan biaya diplomasi yang sangat besar. Dalam hal hukum pun dibutuhkan biaya yang besar untuk menghindari pungutan liar maupun godaan suap. Dan banyak lagi aspek-aspek lain yang akan sangat panjang kalau dipaparkan di sini.
Ketiga, Kedaulatan Negara adalah aspek vital dari dari sebuah Negara. Tidak hanya berkutat pada persoalan pasukan dan armada perang, kedaulatan juga berbicara masalah nilai tawar dalam berdiplomasi. Indonesia memiliki armada perang yang lebih canggih dan pasukan yang lebih besar dibandingkan Malaysia, termasuk Kopassus sebagai pasukan elite terhebat ketiga di dunia. Namun dalam hal diplomasi Malaysia mempunyai nilai tawar lebih tinggi dari Indonesia. Malaysia tergabung dalam anggota aliansi Five Power Defence Arrangements (FPDA) yang memiliki kesepakatan bersama dengan anggota FPDA. ketika Malaysia diserang oleh Negara lain, maka anggota FPDA wajib membantu Malaysia. Anggota FPDA antara lain; Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris.
Keempat, Penegakan Hukum, dalam masyarakat modern permasalahan akan menjadi sangat kompleks. Baik dalam hubungannya dengan sesama anggota masyarakat maupun dalam hubungan antara masyarakat dengan birokrasi dan pemerintahan. Baik permasalahan hukum pidana, perdata, hingga tata usaha Negara. Penegakan hukum yang benar dalam suatu Negara akan menjaga stabilitas internal, sehingga bisa tercipta masyarakat yang berkeadilan.
Dalam merumuskan empat aspek ini penulis sama sekali tidak bermaksud mengkerdilkan aspek aspek lain seperti kesehatan, pertanian, birokrasi, maupun aspek-aspek lain dalam kehidupan berbangsa. Empat aspek tersebut penulis ambil dari tahapan-tahapan perkembangan modernisasi dunia barat. Pertimbangan ini diambil mengingat modernisasi merupakan produk dunia barat sehingga adalah hal yang wajar jika cara menghadapinya pun dengan penguatan aspek yang sama dan telah teruji oleh sejarah. Yang dimasud dengan teruji oleh sejarah adalah tahapan-tahapan perkembangan bangsa eropa menuju masyarakat modern melewati berbagai tahapan zaman. Dan di setiap zaman terdapat penekanan/aspek yang diprioritaskan. Masa renaisans adalah masa awal kebangkitan bangsa Eropa. Pada masa itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dengan pesat. Masa berikutnya adalah masa merkantilis yang diwarnai dengan perlombaan di bidang ekonomi, bangsa Eropa berusaha melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk meraih kemakmuran. Masa kolonial ditandai dengan ditegakkannya wilayah-wilayah koloni, yang sering kita sebut dengan tanah jajahan. Dan terakhir setelah bangsa Eropa menjadi bangsa yang modern, mereka menjadi kiblat peradaban dunia. Masyarakat eropa menjadi sangat kompleks, pada masa ini mereka mulai menata produk hukumnya dengan rapi yang bertujuan menata masyarakatnya.
Terakhir penulis ingin mengutip sebuah kata dari seorang sejarawan asal Yunani Kuno, yang juga merupakan bapak sejarawan dunia, Herodotus (485 SM): “Merupakan tugas saya untuk mengulangi apa yang dikatakan, tapi jangan pernah langsung percaya dengan apa yang saya tulis tanpa syarat, pernyataan ini berlaku untuk semua karya saya.” Tak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Untuk itu segala hal terkait tulisan ini sangat diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Inonesia yang lebih baik. Merdeka…,

DAFTAR PUSTAKA

Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra

Rogers, E. M. (1986). Communication technology: The new media in society. New York: Free Press

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Soemardjan, Selo. 1980. Kemiskinan Struktural dan Pembangunan: Pengantar. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_dunia

Perlindungan Taman Nasional Komodo (The National Convention) VS Pelanggaran HAM di Bima.

GambarPERLINDUNGAN TNK VS PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT BIMA

Oleh: Rehan

(24 Maret 2014)

Siapapun yang mengidamkan untuk berangkat mengisi hari liburnya di pulau komodo tentunya akan mendapatkan pemandangan dan pengalaman yang sangat menarik, karena bisa mengamati secara langsung hewan jenis reptile purba yang masih tersisah di pulau mungil, yang sekarang kita mengenalnya dengan istilah taman nasional komodo (the national convention), keberadaanya yang didambakan oleh turis nasional ataupun turis manca Negara. Kawasan ini dijaga oleh prajurit Negara secara langsung. Pulau komodo telah ditetapkan sekitar tahun 1995 sebagai taman nasional komodo, dan hewan reptile tertua yang menghuninya sebagai hewan “terlarang” yang dilindungi oleh Negara. Perlindungan terhadap satwa langka ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang penuh Keindahan surge bagi Negara kapitalis atau Negara besar didunia. bagi orang-orang kaya kota yang senang dengan piknik atau sekedar jalan-jalan pulau inilah salah satu incaranya, pulau komodo banyak diminati oleh para turis, mulai dari turis lokal, sampai dengan turis manca Negara.

Pulau komodo ini dikenal juga sebagai pulaukawasan terlarang bagi para nelayan, letaknya Diperairan komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai NTT.Untuk menjaga kelestarian pulau tersebut yang telah ditetapkan sebagai TNK (Taman Nasional Komodo), Negara mengarahkan Aparat dengan membentuk tim Gabungan yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, Pol Airud, Jagawana yang bersenjata lengkap dan TNC (The National Convention),kawasan taman nasional komodo terletak pada garis koordinat 119009’00″-119055’00″ BT dan 80020’00″ sampai dengan 80020’00″ LS.

Kehadiran TNC (The National Conversation) untuk mengelola taman nasional komodo menimbulkan banyak masalah. Para tim gabungan semuanya telah dipersenjatai dengan persenjataan jenis senjata M-16, senjata AK 47 dan peralatan tempur canggih lainya. mereka selalu siaga, siang dan malam dalam mengawasi lalu-lintas perahu nelayan dalam batas radius zona yang telah ditetapkan. Pengelolaan Taman Nasional Komodo oleh The Nature Conservacy seiring dengan penetapan Pulau Komodo dan sekitarnya menjadi Taman Nasional telah melahirkan berbagai praktek kekerasan dan hingga berujung pada kematian bagi nelayan yang kedapatan terpaksa menerobos zona merah dengan alasan tertentu. masyarakat yang hidup dan bergantung dari kekayaang laut dan daratan wilayah tersebut menjadi saksi kekerasan yang terus terjadi dalam kurun waktu tertentu di pulau TNK ini. Tampa “mempedulikan” terhadap HAM ataupun kedamaian masyarakat sekitarnya. Selain itu, Pihak TNK/TNC juga mewajibkan setiap nelayan untuk membawa surat ijin dari RT jika pergi melaut. Peraturan Wajib lapor ini yang menimbulkan kejengkelan dan kekecewaan tersendiri bagi nelayan, karena setiap saat para nelayan harus selalu berpindah-pindah tempat sesuai dengan perkiraan tempat berkumpulnya ikan. Disisi lain, Ketentuan pemberlakuan zona merah dan areal larangan siaga satu, membuat para nelayan pencari ikan, tripak, lobster dan lainya menjadi ketakutan, dan hampir setiap hari perahu nelayan selalu diperiksa dan dicurigai. Kondisi ini menjadi sangat tidak bersahabat bagi masyarakat nelayan.

Keberadaan pulau komodo menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat nelayan disekitar tempat itu, sejak tahun 1995 hingga tahun 2014tercatat sebelas kasus penembakan membabi buta terhadap nelayan, yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 8 orang lainya hilang.Para nelayanLabuan Bajo, Bajo Pulo Dan Sape (NTB), Pulau Rinca Dan Papagarang, sejak kehadiran TNC di Komodo sejak tahun 1995, hampir setiap hari saat melaut perahu-perahu mereka digeledah dengan kasar oleh team operasi gabungan tersebut. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, merasakan langsung keadaan yang sebenarnya dari kawasan pulau komodo ini, tidak saja melahirkan berbagai perlakuan kekerasan dan intimidasi fisik bagi masyarakta nelayan, tetapi juga telah merampas dan menutup hak dan akses ekonomi bagi 2.656 KK (9.212 jiwa), mata pencaharian sebagai nelayan menjadi pilihan hidup bagi masyarakat sekitar pulau komodo.Sehingga mereka mencari nafkah dilaut dibawa ancaman peluru, akan tetapi, mereka tidak punya pilihan lain, melainkan menafkahi kehidupan mereka dengan bersandar pada kekayaan alam negeri mereka. Masyarakat berprofesi sebagai nelayan bukan sekedar kegiatan pelarian mata pencaharian, tapi jauh sebelum Indonesia merdeka mereka secara turun-temurun bersandar pada kekayaan isi laut daerah mereka.

Melintasi dalam perairan TNK merupakan pemicu sederetan penderitaan nelayan yang tak berkesudahan. Teror dan intimidasi bahkan penembakan seolah menjadi bagian dari kehidupan nelayan. Setiap hari para nelayan terus diteror oleh team pengaman gabungan taman nasional yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, Pol Airud dan Jagawana yang bersenjata lengkap. Terror dan intimidasi tersebut semakin meningkat setelah pemerintah pusat menggandeng sebuah lembaga konservasi internasional, The Nature Conservacy (TNC) pada tahun 1995 untuk melakukan pengelolaan bersam-sama dengan TNK.

Sebagai contoh kasus kekerasan,Penembakan yang dilakukan oleh Aparat tim Gabungan TNK (Taman Nasional Komodo)/TNC (The National Convention) yang menyebabkan dua nelayan asal desa Bugis dan desa Lambu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggal dunia di perairan komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai NTT (Sumber: kontras, 2002).para nelayan yang berjumlah delapan orang asal sape (Bima, NTB) turun melaut untuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal KM Khalifa I. tanggal 9 Nopember 2002, KM Halifah I dan II melaut dengan daerah tujuan pulau kelapa dengan maksud mencari lobster (jenis udang besar), ikan dan cumi-cumi. Pada tanggal 10 Nopember 2002, kurang lebih pukul 01.00 lebih, saat hendak kembali ke Sape, tepatnya pertengahan Pulau Nisa Leme dan Loh Tuho terjadi tembakan beruntun yang ditujukan kepada KM Halifah I. Tembakan itu terjadi secara tiba-tiba tanpa tembakan peringatan terlebih dahulu. Karena kaget, maka sang nahkoda kapal yang bernama Ahmad melompat keluar dari perahu guna menyelematkan diri. Tembakan tersebut berasal dari team operasi gabungan Taman Nasional. Dua orang nelayan bernama Jeno (Jaenul Arifin) berumur 25 tahun yang berlamat di Jl. Raya TPI, RT 09/RW 06 dusun Bajo Serae, desa Bugis, kecamatan Sape, Kabupaten Bima, NTB. Jeno mengalami tiga luka tembakan yaitu bagian pantat, pinggang dan kepala bagian belakang telinga tembus ke depan, bahkan otak belakangnya berhamburan dan diganti dengan gulungan kertas plastik dan sementara Ie (Mohamad Yamin) berumur 18 tahun beralamat RT 06/RW 10 Desa Lumbu, Bima tertembak hingga mengalami luka tembakan di tulang rusuk bagian kiri yang menyebabkannya mati ditempat. Sekitar Pukul 15.00 Wita, kedua mayat tersebut diambil sendiri oleh anggota keluarga dan ketua Perhimpunan Nelayan Sape, Haji Nadjid M. Ali dan keluarganya karena pihak TNC tidak mau mengantar mayat tersebut ke Sape. Sementara nelayan lainya yang selamat, ditahan selama 3 hari setelah dinyatakan tidak cukup bukti, akan tetapi sebelumnya mereka telah mengalami penyiksaan dan intimidasi. (https://groups.yahoo. com/neo/groups/informasi-psda/conversations/topics).

Fakta kebenaran setelah ditinjau oleh kapolres Bima, didalam KM Halifah I milik korban, sama sekali tidak membawa bahan peledak dalam bentuk apapun. Yang ada hanya dua gulung selang berwarna kuning dan atu unit kompresor. Apalagi tuduhan yang dilontarkan oleh team operasi gabungan Taman Nasional Komodo, bahwa sebelum terjadi penembakan, telah terjadi tembakan perlawanan terhadap para petugas. Sementara Lokasi penembakan pun ditinjau ulang oleh Polres Bima, letak lokasi penembakan terjadi, berada pada posisi 1190 BT, 18 , 00″ (seratus sembilan belas derajad bujur timur, delapan belas menit, nol-nol detik) dan 80 LS, 37, 00″, sekitar 8 mil dari jantung Loh Tuho, Sape. Dalam artian, penembakan berada diluar area Zona inti Taman Nasional Komodo. Kasus tersebut hingga kini belum menemukan titik penyelesaian bahkan telah menjadi konflik yang terpendam dan melahirkan kebencian tersendiri pihak keluarga terhadap pemerintah. Upaya pengaduan yang dilakukan oleh keluarga maupun LSM terlihat sia-sia tampa hasil. Keluarga korban hanya bisa pasrah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya respon dari pihak kepolisian, pemerintah serta tidak adanya kemampuan keuangan keluarga untuk melanjutkan tuntutan.

NO NAMA KORBAN LOKASI TEMPAT KEJADIAN WAKTU KEJADIAN
1 Agum Ila Komodo Barat 23 Agustus 1980
2 Mustafa (Ende) dan mayat seorang temanya tidak teridentifikasi. perairan Labuan Bajo TNK 1982
3 Umar Selat Bili Banta-wilayah Sape TNK 1987
4 A. Samad Komodo Barat, Barat daya 7 Juni 1992
5 Daeng Ramli Komodo Barat Daya 7 Juni 1992
6 H. Ramli Komodo Barat, Barat daya 1997
7 Subu, Toto & Lahing Mayat dan perahunya dinyatakan hilang dengan perahu KM Rasa Sayang hingga sekarang, perahunya ditemukan terbakar di sekitar TNK/TNC 1998
8 Samila Mayat dan perahunya dinyatakan hilang di Komodo Barat Daya TNK/TNC 1998
9 Supriadin Mayat Empat orang temannya hilang bersama kapalnya hingga sekarang. Antara tahun 1998-1999*
10 Zeno (jaenal arifin) & Iye (M. yamin) Perairan Komodo 11 November 2002
11 Aiman dan Faisal di Toro lakoi Perairan kawasan Batas TNK, keduanya mati ditempat 27 Februari 2014
Jumlah korban yang meninggal =8 orang
Jumlah korban yang ditemukan =12 orang

Tabel: nama-nama korban penembakan oleh Tim operasi gabungan Taman Nasional Komodo (TNK) dan The Nature Conservacy (TNC) dari tahun 1980 s/d 2014 (Sumber: http://www.kontras.org.)

Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang hak asasi manusia, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”, ayat (2) “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin”, dan ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Tindakan Team gabungan penjaga Taman Nasional Komodo /The National Convention ini sangat bertentangan dengan pasal 4 UU No: 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagi pribadi dan persamaan di depan hukum tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapunjo UU No 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Seiring berjalannya waktu, hak asasi manusia (HAM) mulai dilindungi oleh setiap negara. Salah satunya adalah Indonesia, hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. beberapa jejak pelanggaran HAM di TNK dapat kita identifikasi dalam beberapa point berikut:

  1. Penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia khususnya pasal 3 (setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, serta hidup dalam kebebasan dan keselamatan dirinya).
  2. tindakan aparat Tim Gabungan TNI tersebut merupakan perbuatan Summary Killing yaitu pembunuhan cepat diluar proses hukum.
  3. Tindakan tersebut melanggar Konvenan Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1 (setiap umat manusia mempunyai hak hidup yang melekat pada dirinya) hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
  4. TNI/Prajurit negara masih terlibat langsung dalam tindakan menjual publik domain dalam pengamanan.
  5. Peristiwa itu menunjukan masih adanya ovunturisme ekonomi dikalangan militer.
  6. Peristiwa ini merupakan cermin kegagalan TNI AD dan TNI AL dalam mengembangkan pembinaan prajurit.
  7. Perlu adanya reformasi di tubuh TNI dan POLRI.

Menurut Pasal 1 point 6 No. 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok.

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain. Umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dimana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras.

Pembunuhan yang dilakukan oleh militer atas masyarakat Bima, tidak banyak memandangnya sebagai permasalahan serius, bahkan sebagian masyarakat memandang bahwa tindakan yang melanggar Hak Asasi manusia Ini sebagai tindakan konsekwensi dari tindak pidana. tampa mengetahui alur dan kronologis permasalahan yang sesungguhnya. jikalau permasalahan pelanggaran HAM atas masyarakat Bima Di TNK tersebut masih berlangsung hingga sekarang, tampa ada penyelesaian secara hukum. berapa banyak lagi korban kedepan??? silakan teman-teman menyimpulkan sendiri atas berbagai pembantaian yang berlangsung terhadap Warga Negara Indonesia di Bima yang berlangsung di perairan Taman Nasional Komodo….

 

Daftar Referensi bacaan

  • Undang Undang No. 39 tahun 1999 RI. tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

 

*(Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Surakarta)

KETIKA KAUM AKADEMISI BICARA GERAKAN TRANSNASIONAL ISLAM (Antara Islam Radikal atau Islam Revolusioner)

Karakteristik Masyarakat Indonesia (Multikultural) dan Pro-kontra Gerakan Transnasional Islam.

Oleh: Rehan

A. Karakter masyarakat Indonesia
Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multicultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.
Read more…

PERINGATAN HARI GURU NASIONAL

“Guru Masa Depan untuk Pendidikan Nasional”
Oleh : Irfan Sape
Tanggal 25 November 2013

Dalam rangka memperingati hari guru nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2013, Indonesia sebagai Negara yang berdaulat akan keragaman budaya kini memasuki satu peringatan yang berarti penting untuk pendidikan nasional. Peran guru dalam dunia pendidikan sangat menentukan untuk peningkatan kualitas peserta didiknya menjadi berahlak mulia, untuk itu, guru sebagai tenaga pendidikan yang memiliki potensi untuk di aplikasikan dalam pembangunan pendidikan nasional. Untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran memcerdaskan manusia yang berpikir jauh kedepan dalam mewujudkan manusia yang mampu berkompetisi secara sehat dengan Negara-negara yang sudah maju dari segi pendidikan.
Read more…

ARAH PENDIDIKAN Oleh : IRFAN SAPE Tanggal 22-11-2013

Pada era globalisasi ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan cukup berat, terutama dalam menghadapi era persaingan di segala bidang yang ketat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan masyarakat yang sehat, bugar, berprestasi, produktif, beretos kerja tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan sebagai insan yang sadar akan kedudukan sebagai mahluk ciptaan tuhan. Kemudian ini searah dengan perumusan UU Sistim Pendidikan Nasional 20 Tahun 2003 pasal 1 pada poin pertama yakni; pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Bangsa Indonesia merupakan bagian yang amat penting di kehidupan antar Negara di dunia ini, pada tahun 1970-an di bidang pendidikan Indonesia memberikan kontribusi untuk peradaban yang semakin berkembang, dari waktu-kewaktu peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang sangat baik dan kemandirian yang begitu besar pada jiwa-jiwa tenaga pendidikan saat itu. Sejarah perjalanan Negara Singapura dan Malaysia barangkali tidak akan mungkin melupakan para pahlawan pendidikan dari bangsa Indonesia, sebab saat itu kedua Negara ini mengadopsi konsep-konsep pendidikan dari Indonesia, bahkan menggunakan tenaga guru-guru dari Indonesia. Maka untuk tidak mengurangi rasa hormat sebagai umat manusia yang memikirkan untuk kebaikan bersama khususnya di bidang pendidikan para tenaga pendidikan Indonesia bersedia memberikan bantuan ilmu di Negara Singapura dan Malaysia pada saat itu.Sehingga penulis berasumsi bahwa pendidikan di Indonesia tidak kalah saingnya dengan Negara-negara maju saat itu.
Tapi kejayaan itu sepertinya hanya milik masa lalu.Perlahan namun pasti, dari masa kemasa, dunia pendidikan kita mengalami nuansa kesuraman yang mendalam.Hingga sekarang keadaannya malah semakin carut marut. Kini pendidikan kita sangat jauh tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain, bahkan dengan Negara yang pernah berguru ke kita saja, kita seperti harus kembali ke belakang.
Berbagai fenomena yang terjadi di bangsa ini mengalami pergeseran hakekat keilmuaan, pergeseran keilmuan tersebut memberikan perubahan yang amat besar terhadap bangsa Indonesia sekarang. Karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi krisis ekonomi, ditandai dengan mahalnya kebutuhan bahan pokok, tetapi tidak dibarengi dengan pendapatan yang seimbang, hingga kini membekas luka yang dalam bagi sebagian besar masyarakat kita, ditengah kodisi dunia yang sedang dihadapkan pada krisis perebutan kekuasaan politik dunia, dengan nuansa kental perebutan kekuatan ekonomi dan teknologi di sebagian besar dunia maju dan imbasnya kena bangsa kita.
Pendidikan merupakan menivestasi untuk masa depan kejayaan bangsa, serta melakukan upaya-upaya pembangunan melalui berbagai lini sektor untuk menciptakan masyarakat yang madani berdasarkan demokrasi pancasila di era reformasi pada saat ini, penyadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai perjuangan para tokoh yang membentuk bangsa Indonesia, maka pergerakan untuk mewujudkan implementasi itu semua harus melalui upaya sinergi.
Menanamkan sikap nilai merupakan kunci utama dalam membentuk karakter manusia, maka akan merangsa pola pikir manusi untuk memiliki tujuan sehingga upaya merealisasisikan pendidikanan yang berkeadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Kemudian dari pada itu kunci utama dalam suatu instansi pendidikan adalah mengembangkan kurikulum, jelas ini semua pangkal utama untuk mengembangkan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing.Metode pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan yang terpenting untuk kinerja guru, karena arah untuk menciptakan manusia-manusia baru yang terampil, disiplin, mandiri, itu semua tergantung dari metode pengajaran dan pembalajaran dari kinerja guru yang inovatif.
Adanya peserta didik yang serba multitalenta dalam berbagai hal tidak sepenuhnya difasilitas oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan untuk menjalankan kewenangannya dalam meningkatkan potensi di era otonomi daerah yang bersifat desentralisasi sekarang.
Pemerintah hanya pandai berjanji kepada masyarakat, padahal di balik itu ada Agenda-agenda politik yang hanya memikirkan perutnya sendiri, betapa tidak berapa banyak anak bangsa yang tidak sekolah, belum lagi yang putus sekolah di karenakan berbagai keterbelakagan ekonomi keluarga. “Bukankah pendidikan itu bagian dari keadilan sosial”?.
Bukti nyata menunjukkan bahwa pendidikan hanya milik orang ekonomi berpendapatan ke atas saja di bangsa ini. Bangsa ini tidak lagi sesuai dengan rohnya yang baik, dikarenakan ada campur tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang muncul saat ini tidak dapat dihitung lagi dengan jari-jari di karenakan ulah para tangan yang mengaku dirinya berkuasa di tanah Nusantara Indonesia, akibat ulah para oknum pemerintah baik eksekutif maupun legislatif kini ditanggun oleh masyarakat.
Betapa tidak masyarakat kini dihadapkan dunia serba moderen, persaingan yang sangat ketat antara kehidupan sosial di negeri ini, bagaimana pemerintah Indonesia saat ini menanamkan dalam dunia pendidikan bahwa nilai yang berupa angka (kuantitatif), adalah satu-satunya yang terbaik mendonkrak pembangunan pendidikan untuk kelulusan seseorang.
Pemerintah Indonesia kini hanya mampu menciptakan masyarakat yang mengejar angka, dan dalam pembelajaran di sekolahpun pemerintah pusat hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanamkan agar para sisiwa bisa lulus sesuai angka yang di tentukan oleh pemerintah pusat.Sehingga anggapan siswa bahwa kunci dalam pembelajaran adalah menghafal untuk mengejar angka (kuantitatif) yang sudah ditentukan kelulusan di sekolah, sehingga para siswapun tidak mampu menciptakan hal-hal keterampilan baru dalam mengiplementasikanya di kehidupan nyata. Para siswa pasif akan keterampilan dan apalagi untuk mengembangkan keterampilannya tersebut akan dilematik.
Ibarat ungkapan atau peribahasa orang Indonesia yang menyebutkan seperti ini; ibu setiap pagi pergi ke pasar untuk membeli ikan, dan peribahasa orang Jepang seperti ini; ibu setiap hari pergi berjualan ke pasar. Dari peribahasa tersebut membahas tentang seorang ibu dan profesinya, kalau kita tafsirkan akan memiliki makna dan arti yang berbeda pula. Maka yang kita petik dari peribahasa ini bahwa kita orang Indonesia pandai membeli dan selalu suka dengan produk-produk baru dari luar.Orang Jepang dengan keterampilannya menghasilkan karya nyata yang dijualkan ke Indonesia.
Jepang kini sedang dilirik oleh Negara-negara maju dikarenakan banyak potensi keterampilan anak bangsa Jepang yang handal, demi bersaing secara sehat dalam pementasan persaingan dari berbagai sektor Internasional. Jepang salah satu Negara yang subur akan kreativitas sumberdaya manusianya yang saling sinergi tidak mendiskriminasi antara yang satu dengan yang lain.
Padahal kita tahu Jepang tidak terlepas dari Indonesia, di karenakan banyak barang-barang mentah dari Indonesia yang di ekspor dan di kelola dengan baik oleh Negara Jepang, sehingga kita nanti hanya pandai membeli kembali barang mentah yang sudah di kelola dan menghasilkan produk yang bagus oleh Jepang walaupun dengan harga mahal, padahal barang mentah dari Indonesia tersebut di beli dengan harga murah oleh Jepang.
Inilah sikap yang ditanam oleh Jepang untuk menanamkan ke dunia pendidikan sedini mungkin untuk terampil kepada instansi pendidikan, Negara jepang hanya menyiapkan 20% saja yang IQ tinggi untuk kemajuan bangsanya, dan 80 % disiapkan manusia-manusia yang terampil dan kereatif, sehingga Jepang sekarang Negara yang multitalen dalam berbagai bidang khusunya untuk meningkatkan pembangunan yang kreatif.
Berbeda jauh di Negara Indonesia yang menyiapkan para peserta didik ber IQ tinggi 80%, dan 20% menyiapkan peserta didik kreatif, alhasil tidak selamanya orang IQ tinggi akan subur sampai jangka waktu yang panjang, model pembelajaran yang hanya pandai hafal dan mengejar angka tidak akan produktif untuk terampil menemukan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Ini semua tidak bisa kita pungkiri Pendidikan kitapun sekarang berlomba-lomba untuk merealisasikan siswa yang pandai hafal dan mengejar angka (kuantitatif) padahal implementasi sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan pendidikan adalah kualitas untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan terampil dalam bersaing dengan Negara-negara yang sudah maju dari segi pendidikan.

Bima Membara Lagi

Oleh: Ridwan HM Said*

“Bima membara“ itulah kata-kata yang tertulis di dinding FB teman saya, kata-kata ini sendiri mungkin bukan lagi menjadi kata yang sangat asing bagi penjelajah dunia maya, atau sebagian besar penyimak berita di Indonesia. Bima membara pernah menjadi headline hampir semua media ketika polisi mengambil tindakan repsesif, dengan memukul, menendang dan menembak para demostran yang menolak ijin pertambangan di wilayah Lambu, kasus itu kemudian berujung pada pembakaran kantor pemerintahan, dan para massa demostran melakukan pembebasan paksa puluhan tahanan di rutan Bima.
Dalam rentan satu bulan terakhir Bima kembali menjadi headline berbagai media, mulai dari kasus konflik antara Desa Roka vs Roi hingga menewaskan salah satu warga Roi dan melukai beberapa warga, tak lama kumudian di susul konflik Desa Samili vs Godo, yang berujung pada pembakaran pemukiman warga Godo, hampir seratus rumah beserta isinya hangus terbakar, yang akhirnya membuat warga Godo memblokir satu-satunya jalan darat yang menghubungkan NTB dengan Pulau Flores-NTT, dan setelah dilakukan negosiasi oleh pemerintah daerah akhirnya kasus ini mereda, namun kemarin (selasa/18/10) Godo vs Samili jilid II kembali membara, saling serang, dengan niat melukai dan membunuh lawan masing-masing, itulah mungkin yang ada dalam benak pikiran mereka yang terlibat perang saat ini, walau sesungguhnya dalam arena konflik itu lebih banyak yang ikut-ikutan bahkan hanya sekedar menonton saja. Kasus Godo vs Samili berawal dari kematian warga Godo yang di curigai akibat di “sihir” oleh warga Samili yang menikah dan berdomisili di Godo, lalu di bunuh oleh warag Godo, keluarga korban yang ada di Samili tidak menerima lalu membakar rumah warga Godo.
Sebenarnya kasus konflik terbuka (open conflic) antar desa seperti ini bukan sesuatu hal yang tabu bagi masyarakat Bima, hampir puluhan kali telah terjadi, sebagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Bima pernah mengalaminya dengan tingkat eskalasi yang berbeda-beda. Sebelum kasus Roi vs Roka, Godo vs Samili, jauh hari sebelumnya ekslasi perang antara desa yang menewaskan banyak korban jiwa telah terjadi, mulai dari Laju, Rupe vs Tanjung Mas yang menghanguskan seluruh pemukiman masyarakat Tanjung Mas, Cenggu vs Renda, Renda vs Ngali, Ncera vs Lido, Ncera vs Soki, Karumbu vs Rupe, Sie vs Tanggal, di kecamatan Donggo dan Soromandi juga pernah terjadi, Dari sekian kasus konflik yang terjadi yang terlama dan banyak memakan korban jiwa adalah kasus perang antara Desa Ngali vs Renda.
Hampir setiap konflik yang terjadi, selalu mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa, baik akibat langsung dari perang itu sendiri maupun akibat tindakan repsesif aparat keamanan yang jenuh melihat konflik itu, efek social, ekonomi atas konflik itu sangat besar.
Pertayaannya kemudian kenapa konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Bima, dengan mudah merembah menjadi konflik komunal, apakah di masing-masing desa tiada lagi tokoh-tokoh agama, pemuda dan masyarakat yang dapat memediasi setiap konflik yang terjadi agar tidak merambah pada koflik komunal, atau tiadakah aparat penegak hukum yang dengan segera dapat mencegahnya sesegera mungkin, dengan melakukan pendekatan persuasive dan juga bila perlu sekali dengan cara represif.
Berkaca dari pengalama, konflik Ngali vs Renda dan sebagian besar konflik yang terjadi di Kabupaten Bima, saya meyakini hampir semua konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Bima, selalu di awali persoalan personal, misalnya permusushan antara pemuda desa yang satu dengan desa yang lain, salah satu pemuda kemudian membacok atau menganiaya pemuda desa lain, lalau pemuda yang terluka tadi melibatkan keluarga, keluarag korban kemudian menghadang dan membacok bahkan membunuh warag yang desanya sama dengan pelaku tadi, akibat dari sikap kelaurga korban pertama yang membabi buta kemudian memancing kemarahan warga desa lain (lawan), dan terjadilah konflik terbuka yang melibatkan seluruh warga.
Sebenarnya berbagai konflik-konflik yang terjadi tersebut dapat dengan segera diantisipasi bila saja, ada tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa maupun tingkatannya ke atas, dan yang lebih penting aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili pelaku pembacokan pertama/pemicu pertama.
Masyarakat Bima sangat mudah terprofokasi, sulit di jelaskan dari satu sudut pandang, kenapa semua itu bisa terjadi dengan mudah, teori konflik menjelaskan, konflik itu bisa terjadi karena di picu oleh banyak hal, mulai dari tingkat pendidikan, ekonomi-kesejahteraan, social-budaya, politik dan penegakan hukum.
Saya melihat mudahnya konflik pribadi beralih dengan mudah menjadi konflik komunal, di sebabkan oleh kondisi masyarakata yang sedang mengalami masa transisi dan juga hancurnya pranata social. Setelah kejatuhan orde baru yang sangat otoritarian proteksionis lewat militer pada waktu itu, hadirnya reformasi membuat orang bima mengekspresikan kebebasan itu dengan tidak mengindahkan pranata-pranata hukum, pada saat yang sama pranata social seperti tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa-desa tidak lagi manjur dan di dengarkan setiap nasehat dan ucapanya, pada sisi lain aparat penegak hukum seperti kepolisian belum spenuhnya matang dan profesioal dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, diperparah citra buruk aparat penegak hukum di tengah masyarakat, yang akhirnya melahirkan ketidak percayaan pada kredibilitas lembaga tersebut, masyarakat kemudian menjadi berasumsi bahwa menyelesaikan permasalahan pada lembaga hukum, justru sangat lamban, dan tidak memuaskan, akhirnya mengambil jalan sendiri dengan main hakim sendiri dengan melibatkan kelompok, pengadilan jalanan dengan membakar hidup-hidup pelaku (lawan), dan perang antara kampung menjadi tontonan gratis.
Terlepas dari alasan masyararakat yang sedang mengalami masa ransisi dan hancurnya pranata social terutama di tingkatan desa, maka aparat penegak hukum harus mengambil langkah dan tindakan yang nyata sebagi bukti masih adanya fungsi Negara, mulai dari solusi jangka pendek sampai jangka panjang.
Solusi
Solusi jangka pendek yang bisa ditawarkan ialah aparat kepolisian harus menggalang koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari tokoh masyarakat, korban, pemerintah daerah, dan ormas keagamaan, menangkap dan mengadili pemicu dan pelaku tanpa memandang kedudukan (law invocment), kemudian kalau tidak mau berhenti juga, maka biarkan saja mereka kerkonflik sampai mereka sendiri tidak suka lagi atau jenuh, bila perlu para dalang konflik di tembak di tempat (tidak sampai mati), dengan cara demikian mereka sendiri akan mengalami trauma dan berpikir beruang kali bila ingin melakukan perang di kemudian hari, karena memang konflik tidak selalu berdimensi negative, namun bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993:342).
Solusi jangka panjang adalah, aparat penegak hukum harus lebih antisipatif, penegak hukum harus memperbaiki citranya, menjauhkan institusi itu dari miras, pemerasan, berkaloborasi dengan gembong penjahat, serta tidak bersikap diskriminatif, harus selalu menjungjung keadilan (justice for all), demi tegaknya negara hukum (rule of law), di samping pemerintah daerah harus punya komitmen politik untuk tetap memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat dan juga ormas Islam, masyarakat harus terus di beri bimbingan rohani lewat ormas dan tokoh masyarakat setempat, kemudian juga harus menyiapkan saran umum seperti lapangan olah raga, tanpa itu omong kosong kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai. Selain itu pemerintah juga harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemeberdayaan, pendidikan, dan lain-lain.[]
* Aktivis Pemuda Muhammadiyah Bima, dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UMS.

Nasionalisasi Vs Internasionalisasi Pendidikan

Oleh, Muslimin Magenda

Gerakan pembaharuan yang diusung oleh berbagai pihak di bidang pendidikan terus merambat panas serta masih saja menyisakan perdebatan panjang yang tidak juga sampai pada titik merahnya. Kehadiran sekolah bertaraf Internasional yang diniatkan oleh pemerintah mendapat perlawanan dari sebagian akademisi yang memandang langkah tersebut tidak nasionalis bahkan membiaskan pola pendidikan sebagaimana mestinya. Diawali kedatangan era globalisasi kemudian menjalar ke ranah demokrasi liberal, berikutnya aliran komersialisasi akhirnya menjadi salah satu penyakit kronis yang menjangkiti tubuh pendidikan di Indonesia. Alhasil beberapa UU, Peraturan Pemerintah, serta aturan-aturan lain yang telah dirancang serta ditetapkan secara bersama hanya menjadi sampah yang bahkan tidak mendapatkan tempat dimana untuk membuangnya. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan alot tanpa batas yang mana pemerintah, akademisi, penguasa, dan rakyat Indonesia secara menyeluruh harus memandang ini sebagai sebuah bahaya besar.
Disebutkan dalam laporan Kemdikbud, hingga September 2011 ada 1.305 sekolah berstatus RSBI/SBI di Indonesia. Sekolah dasar 239, SMP 356 dan SMA/SMK 359/356 (Kompas, 16/02/2012). Sementara itu, dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pada pasal 50 ayat 3 tentang penyelenggaraan pendidikan berstatus atau bertaraf internasional sekurang-kurangnya terdapat satu di tiap-tiap jenjang pendidikan. Ini menandakan bahwa, ada upaya-upaya pemisahan karakter anak bangsa yang dibangun sejak dini yang tidak sempat terpikirkan secara mendalam oleh pihak pemerintah Negara. Pemerintah lagi-lagi terlalu narsis dan menggebu-gebu seakan-akan terdapat deadline yang harus dikejar dalam waktu sesingkat mungkin.
Pernahkah pemerintah pusat berfikir bahwa kondisi sosiologis, ekonomi, kultur, dan politik di tiap-tiap daerah belum sampai pada tingkat persamaan secara rata-rata? Apakah pemerintah tidak sadar bahwa dalam segala keperluan pendidikan yang berbau internasional itu sangat syarat akan kehendak komersialisasi di wilayah pendidikan kita? Tidakkah pemerintah membuka mata bahwa masih banyak anak-anak yang putus sekolah akibat tidak mampu biaya sekolah yang katanya gratis tapi ternyata juga dibayar? Haruskah anak-anak Indonesia membuang identitas dan nasionalisme mereka akibat terlilit oleh kurikulum internasional yang samasekali belum bisa bersinergi dengan kultur masyarakat Negara ini? Pemerintah seharusnya sadar diri bahwa bangsa ini samasekali belum membutuhkan dan bahkan tidak memerlukan langkah-langkah yang bersifat mubazir itu.
Berita Kompas, 18/02/2012 kembali mengingatkan kita bahwa kehendak pemerintah yang berkaitan dengan Internasionalisasi pendidikan yang memakan anggaran banyak itu pun masih jauh panggang dari api. Akibatnya negara ini hanya membuang-buang waktu, energy, serta dana yang banyak untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia belaka. Fakta ini memunculkan pertanyaan berikutnya, mengapa kebijakan-kebijakan pahit ini terus mendapatkan kata sepakat di jajaran elit di aras pendidikan kita? Apakah penguasa-penguasa bukan orang Indonesia yang tidak memahami kondisi negerinya sendiri? Ataukah mereka justeru sengaja membiarkan keadaan ini mencekik rakyat agar semakin tak kuasa memberi perlawanan atas apa-apa yang menurut penulis melenceng dari garis harapan kebangsaan?
Di seberang kemiskinan dan kekayaan
Sebagai bangsa yang sadar akan keadaan, pemerintah dan kita semua yang berada di dalamnya harus realistis ketika hendak membangun sebuah langkah pencerahan menuju harapan yang sesuai dengan kenyataan. Sebuah bangsa baru akan menemukan martabatnya secara pantas ketika mampu menyelaraskan keadaan antara rakyat pinggiran dan mereka yang berdiri di kota-kota. Kemiskinan tidak pantas di tempatkan di atas poros yang berbeda dari landasan pacu kekayaan, artinya, rakyat miskin jangan dipaksa untuk menyeberangi jurang dan lautan agar sampai pada tempat pijakan kaki si kaya tanpa dibekali oleh peralatan lengkap serta pengetahuan yang mumpuni. Tapi justeru sebaliknya rakyat yang kaya itulah yang harus menjemput si miskin agar tercapai sebuah keseimbangan alias from power to balance, bukan from poor to the gaps again.
Seperti yang kita pahami bahwa gap atau kesenjangan adalah ditandai oleh perbedaan prinsipil yang begitu kental, dan dalam diskursus pendidikan Indonesia terkini, jarak itu tidak hanya berparas kasat mata saja seperti perbedaan sarana dan prasarana antara sekolah elit dan sekolah-sekolah pinggiran, tapi juga sangat kental pada bagian-bagian lainnya misalnya, mutu guru di sekolah-sekolah yang biayanya tidak terjangkau oleh anak miskin di atas standar rata-rata.
Program praktek di sekolah kaya ditunjang oleh teknologi serta informasi relative lebih lengkap jika dibandingkan dengan program praktek yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pinggiran. Disamping itu, mereka yang duduk di bangku-bangku megah dapat melakukan studi banding, mendatangkan para ahli dari dalam dan luar negeri karena berkemampuan bayar melalui lembar-lembar rupiah, sementara anak sekolah yang menempati gedung-gedung sekolah kumuh hanya dapat membayangkan hal-hal seperti itu. Bagaimana tidak, untuk membayar honor guru kontrak saja sangat sulit, apalagi meraih mimpi-mimpi itu.
Apa yang kita saksikan selama ini jelas-jelas menunjukkan betapa hancurnya pengelolaan pemerintah terkait pembangunan serta pemerataan pada ranah ini. Di sisi lain, gejala-gejala internasionalisasi pendidikan dan asingnisasi karakter generasi penerus bangsa terus saja digalakkan, bahkan anak-anak yang mengenyam pendidikan pada sekolah-sekolah bertaraf intenasional tidak lagi mengenal bahasa Indonesia saat memasuki pintu gerbang sekolah sampai mereka pulang.
Inikah standar yang dikejar-kejar itu? Standar yang didasari oleh biaya masuk yang mahal yang mana orangtua banyak mengerang sedih karena anaknya terus-terus meminta-minta agar didaftarkan di sana. Sekolah yang hanya diperuntukkan untuk adu gengsi para orangtua, sekolah yang dijadikan sebagai alat adu narsis pemerintah negara yang satu dengan negara lain, sekolah yang membuat siswanya menjadi lupa darimana dia berasal dan budaya apa yang membesarkan mereka, dan sekolah yang memberi jarak antara si kaya dan si miskin.
Pesaingan global ternyata tidak hanya mengubah pola hidup masyarakat secara ekonomi, tapi juga memaksa manusia lari dari identitasnya, bahkan UUD 1945 rela ditelanjangi demi kepentingan-kepentingan yang justeru semakin membuat negara terjepit berikut kehilangan arah.
Apa yang semestinya kita tunjukkan di hadapan dunia global?
Menangkap perkembangan dunia adalah tantangan berat bagi sebuah negara yang masih dalam tahap perkembangan seperti Indonesia. Olehkarena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang hendak dikerjakan membutuhkan kehati-hatian ekstra. Globalisasi yang bersifat sangat liberal sangat rentan akan cobaan yang apabila pada saat menghadapinya sedikit saja tergelincir, maka hantaman demi hantaman yang dapat merusak keseimbangan negara sudah pasti datang bagai aliran arus listrik saking cepatnya. Kendati demikian, masih ada banyak cara untuk menantang serangan-serangan jaman tanpa harus menutup diri dari aras modernitas. Penulis menuangkan seperangkat gagasan yang menurutnya dapat dijadikan dasar pijak untuk kembali ke negara yang adil dan merata seperti yang terkadung dalam teks filosofis negara kita, Pancasila.
Pertama, Negara tidak boleh memaksakan kehendak jika masih banyak rakyat yang tidak sanggup untuk menanggung beban itu. Dalam hal ini, jika anak-anak yang masih SD saja sudah dihadapkan dengan pola hidup berkompetisi dalam sebuah komunitas sosial yang bersifat heterogen secara ilmu dan ekonomi, sudah tentu corak prinsip mereka akan terpolarisasi dengan kuat, dengan demikian kecenderungan mereka menutup diri dari komunitas yang dianggapnya berbeda dan lemah akan terus mengakar hingga mereka tumbuh dewasa.
Pada titik inilah kewaspadaan itu harus diawali, sehingga kelak ketika rakyat Indonesia hendak mengusung sikap saling tolong-menolong dan gotong-royong menuju kemaslahatan bangsa, mereka sudah terbiasa berbaur dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan menurut penulis, sekolah Internasional yang sedang digalakkan sekarang sangat jauh dari aras itu, padahal negara ini sangat membutuhkan sikap egaliter yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh teladan bangsa yang terdahulu.
Kedua, Pemerintah tidak harus menggiring opini bahwa bentuk-bentuk persaingan global harus disesuaikan dengan apa-apa yang terjadi di Negara-negara lain, sebab kita juga mempunyai kekuatan-kekuatan khas yang mereka tidak miliki, misalnya, Identitas kebudayaan Indonesia yang sangat beragam adalah suatu kekuatan yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain. Selain itu, kita memiliki ciri hidup gotong-royong, saling harga-menghargai, dan masih memegang serta menjiwai budaya sopan-santun sesuai karakter budaya masing-masing. Artinya, ketika banyak negara mengusung tema persaingan di wilayah-wilayah teknologi moderen, kita pun tidak tertinggal terlalu jauh sebab sekolah-sekolah bertaraf nasional pun tidak pernah melupakan hal itu secara signifikan. Atau ketika negara-negara lain beramai-ramai menciptakan sebuah sistem organisasi dan pemerintahan berbasis IT, sekolah-sekolah kita yang ada sekarang pun tidak tidak gagap akan itu.
Jika pemerintah masih menganggap sekolah-sekolah Swasta dan Negeri yang ada sekarang masih mempunyai banyak kekurangan, maka tidak lantas mengusung perombakan yang begitu dahsyat dengan mengadakan sekolah-sekolah berbasis internasional, sebab di Negara ini masih ada SMK yg bisa digalakkan dibidang teknik, informasi, ekonomi, kesenian, dan pelajaran-pelajaran kejuruan lainnya. Pemerintah tinggal mendukung percepatan pengembangan sekolah-sekolah tersebut tanpa harus melakukan penambahan-penambahan opsi yang justeru melahirkan persoalan baru di tubuh pendidikan itu sendiri.
Ketiga, bahwa asset yang kita miliki sekarang tidak hanya bersifat material, tapi aset yang jauh lebih penting lainnya adalah berbentuk immaterial. maka menjaga kebersamaan, keharmonisan, kesetaraan, keadilan, persatuan antara ras yang satu dengan ras yang lain, antara si kaya dan si miskin, menjadi bagian yang harus lebih dikedepankan. Kita lihat, bentrokan-bentrokan yang terjadi berkali-kali oleh anak-anak sekolahan, mahasiswa, bahkan di tingkat penguasa sungguh menampar muka negara di hadapan dunia. Sementara kelemahan-kelemahan pada aras material bukanlah sesuatu hal yang dapat mengancam harkat dan martabat Negara, sebab, bagaimana bisa kita menyamakan besi dengan tulang, atau menyamakan robot dengan manusia, sementara yang meracik materi besi dan robot adalah manusia itu sendiri. Inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang mengendalikan negara yang beragam kultur dan bahasa ini.

Profesor yang tak profetik

Oleh, Muslimin Magenda
Apalah arti seorang menyandang nama guru besar atau mahaguru jika sikap dan perbuatannya justeru tidak mencerminkan nama itu? Inilah sebuah kekecewaan penulis yang juga diajar oleh para professor. Batapa tidak, di zaman yang sudah mengharuskan kita belajar jujur, bertanggungjawab, serta dituntut untuk mengedepankan asas kualitas malah dihadapkan pada keraguan yang mendalam atas banyaknya pemberitaan mengenai tingkah-laku beberapa profesor yang tidak samasekali profetik.
Profesor yang selama ini kita agung-agungkan sebagai orang nomor satu di Perguruan Tinggi (PT) ternyata juga ahli dalam hal plagiasi karya milik orang lain. Disebutkan dalam KOMPAS, 6 Maret 2012, terdapat beberapa kasus penjiplakan yang dilakukan oleh beberapa calon profesor untuk mencapai derajat tersebut. Kejadian ini jelas-jelas menciderai kredibilitas perguruan tinggi yang juga disampaikan dalam KOMPAS ingin menjadi pelopor anti korupsi. Ironi dan naïf bila perguruan tinggi hendak mencapai titik suci itu jika gurubesarnya saja banyak yang membenci kesucian itu sendiri.
Menurut hemat penulis, pihak perguruan tinggi tidak usah terlalu menyombongkan diri supaya dianggap sebagai agen pelopor anti korupsi, bila masih terseok-seok menangani persoalan korupsi dan kasus-kasus plagiasi yang di dalam tubuh institusi sendiri. Kampanye semacam itu hanya akan memunculkan banyak pertanyaan yang sulit terjawab. Harus diingat, bahwa pada tahun 2011 lalu, angka korupsi di wilayah pendidikan menempati posisi teratas yakni 54 kasus dari sepuluh sektor yang ada. Sementara itu, Ketua BPK dalam KOMPAS 7 Maret juga memberitakan, terdapat 4 sampai 5 pimpinan PT menjadi tersangka korupsi. Dimana peran para profesor yang selama ini kita anggap sebagai seorang mahaguru yang selalu mengajarkan kita bersikap bijak, bertanggungjawab, menjunjungtinggi ilmu pengetahuan, bekerja keras, dan mengedepankan asas keadilan serta kejujuran?
Segelintir namun berbahaya
Namun penulis tidak sepenuhnya menaruh rasa pesimis yang berlebih atas kondisi PT yang dihuni oleh segudang ilmuwan/I itu. Tentu saja masih banyak orang yang memegang prinsip-prinsip profetik dalam menjalankan amanah itu, termasuk di dalamnya para profesor yang kali ini tidak harus dipuja-puji sampai selangit. Tapi perilaku buruk yang ditunjukkan oleh segelintir pembesar-pembesar ilmu itu semakin memperjelas bahwa telah terjadi pengerusakan besar-besaran di dunia pendidikan Indonesia.
Meski baru beberapa yang ditemukan melakukan pelanggaran, pemerintah tidak boleh membiarkan penyakit-penyakit profesor seperti ini menjalar terus-menerus, karena penyakit begini tidak jauh berbeda dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa elit politik negeri ini. Jika para profesor yang selama ini kita kenal sebagai figur terpenting dalam dunia pendidikan cenderung mementingkan diri sendiri daripada kemaslahatan yang banyak, maka secara tidak langsung mereka telah mengubur kepercayaan sekaligus memupus harapan bangsa menuju sehatnya pendidikan nasional berikut mematahkan laju persaingan secara global.
Undang-undang menggiurkan
Lahirnya profesor-profesor yang jauh dari sikap profetik juga tidak terlepas dari pemanjaan yang diberikan oleh undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada pasal 56 ayat (1) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dosen berbunyi, “pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama”
Sedikit tidak, pasal tersebut telah menjadi stimulus kehendak yang mempunyai daya tarik lebih kepada para calon-calon profesor itu. Oleh karenanya, pemerintah harus mulai lebih jeli memandang segala permasalahan dari segala sisi, tidak terkecuali dalam hal pembuatan undang-undang serta peraturan pemerintah, meskipun tujuannya tidak bermaksud mendatangkan bala.
Jika pun terdapat sangsi-sangsi tegas yang juga diperundangkan menyangkut pelanggaran-pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban, namun mengingat seorang profesor juga mempunyai hasrat layaknya manusia biasa, tentu saja hal-hal seperti itu bisa terlupakan. Jangankan profesor yang hanya berkuasa pada ranah PT, presiden saja yang menjadi orang nomor satu di sebuah negara pun seringkali melupakan janji-janji politik yang pernah diucapkan di hadapan seluruh rakyat.
Perguruan Tinggi berbenah diri
Selain profesor dan calon-calon profesor harus kembali pada hakikat mereka sebenar-benarnya, semua pihak yang ada di PT juga musti sesegera mungkin berbenah diri, mengingat pendidikan adalah akar dari perjuangan melawan kebodohan, kerusakan moral, serta perilaku-perilaku yang berbau korupsi. Ketegasan dalam konteks keadilan harus dibudayakan mulai dari hal-hal terkecil sekalipun. Paling tidak, mereka sudah bisa mendeteksi sejak dini siapa dosen-dosen atau profesor yang kerap meninggalkan tugasnya di lingkungan Universitas, misalnya, kerap terlambat masuk, tidak hadir mengajar, banyak mendapat komplain dari mahasiswa, atau apapun yang dapat dijadikan bahan rujukan yang mengarah pada kelemahan sikap bertanggungjawab pada tugas itu sendiri.
Selain itu, PT dapat saja membuat pengadilan internal untuk menyelesaikan semua kasus yang terjadi di sekitar lingkungan kampus apabila tidak berani membongkar aib perguruan tinggi itu sendiri. Hal tersebut dapat meringankan, sekaligus semakin memperkuat elektabilitas kepercayaan masyarakat sekaligus memberi sedikit jaminan tanggungjawab akan keseriusan perguruan tinggi dalam melawan tindakan penjiplakan oleh dosen dan atau calon-calon profesor nakal itu.

Desain Politisi Muda

Dirilis harian umum suara mandiri jum’at 18/11/11

Desain Politisi Muda

Oleh; Wahyudinsyah

langkah pertama untuk perubahan berpikir maju adalah mulai kritis terhadap sesuatu yang dihadapi. dan bijak terhadap untuk menghakimi kecelakaan masa lalu, sebab masa lalu biarlah dihakimi oleh masanya……sekarang kita berbenah untuk menata masa depan dengan karya nyata. bagaimana reaksi kita terhadap cita-cita perubahan kepemimpinan kota bima??? kaum muda sepertinya harus bersikap!!!! (edet sampana “husain la odet”, diposting 1 november 2011, di FLA)

Meski sumpah pemuda beberapa waktu lalu diperingati tidak begitu meriah dan bahkan tidak di ingat oleh sebagian besar kalangan muda Indonesia, saya tetap menaruh harapan besar pada bangkitnya pemuda dalam merebut tonggak pembangunan negeri ini.  Kenapa tidak, kita punya sejarah panjang tentang kontribusi pemuda terhadap bangkitnya bangsa terjajah ini menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Berkaca dari salah satu negara bagian di Jerman yang baru saja memilih parlemennya pada tanggal 18 september 2011 lalu, sebuah partai baru bernama Pirate, mampu merebut hati pemilih dengan meraih 15 kursi parlemen atau setara dengan 8,9 % suara, dan itu adalah golongan muda, bahkan masih berumur 19 tahun (kompas, 8/11/11). Berita menarik tersebut menjadi fenomenal dan mencuatnya di Negara Jerman, pertanyaannya adalah, bisakah hal itu terjadi di negeri ini, di provinsi kita, di kabupaten kita, di kota kita tercinta ini?.

Ada rasa optimisme yang tinggi terhadap generasi muda yang akan menjadi tonggak negeri, tetap mempertahankan idealisme dan memiliki visi perjuangan yang jelas, karena dapat kita sadari, masih banyak pemuda potensial yang sebenarnya memiliki kemampuan namun tidak punya saluran untuk menerobos dinding oligarki partai politik. Sehingga para pemuda tidak jelas arah politiknya dan cenderung pragmatis, karena oligarki politik membuat mereka tidak berdaya, sehingga kesan dalam masyarakat “siapapun yang menjadi wakil kami, tidak akan berarti apa-apa untuk kami, toh tetap sama saja.” Kesan bahwa politik itu kotor, partai itu licik sudah menjadi stereotip bangsa kita, sehingga seakan-akan sejak lahir politisi sudah di kutuk kotor. Hal ini menjadi problem khusus terhadap masa depan dunia politik bangsa ini.

Konstitusi telah melegitimasi bahwa pelaksanaan kedaulatan telah terlembagakan dalam tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang belakangan di tambah dengan Pers. Kedaulatan rakyat ini, tidak hadir seperti adanya sekarang ini yang siap kita laksanakan dengan penafsiran penguasa, akan tetapi kedaulatan rakyat lahir dari proses evolusi dan dialektika yang tidak gampang. Mulai dari paham tradisionil yang meletakkan kedaulatan pada tuhan, berkembang pada kedaulatan negara, kedaulatan hukum, hingga yang paling modern adalah kedaulatan rakyat.

Adanya kedaulatan rakyat menjadikan negara modern sebagai negara demokrasi, segala bentuk pemberian kekuasaan hingga pelaksanaan kedaulatan berdasarkan kehendak atau keinginan sebagian besar rakyat. Dalam paradigma modern hal ini lebih di kenal dengan proses politik, proses ini bila di lihat secara substansi historis, idealnya adalah “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”, namun kenyataannya tidaklah demikian adanya. Malah telah terjadi deviasi terang-terangan hingga men-pencundangi rakyat sebagai subyek. Apa daya, rakyat tidak lagi dapat berbuat banyak, karena sistem telah mengatur semuanya secara sistemik. Hingga kita sendiri harus membuat pola khusus agar dapat dikonfergensikan dengan sistem yang ada.

Pemberian legitimasi oleh rakyat pada wakilnya hingga kini masih di bawah bayang-bayang sistem pemilu konvensional. Yang mana, pemilu menimbulkan segudang persoalan yang tidak kunjung usai di bahas. Dari sistem pemilu yang ortodoks, elitis, konservatif pada masa politik otoriter hingga sistem pemilu aspiratif, partisipatif, responsif yang dijanjikan alam demokratis. Perekrutan dan pengkaderan anggota partai politik (parpol) tidak jelas, partai politik memiliki cara dan metode seenaknya sendiri. Sekarang tengah di godok sistem pemilihan umum dengan pilihan tertutup atau terbuka dengan argumentasi masing-masing, alih-alih partai politik dapat memberikan pendidikan politik bagi rakyat dalam pemilihan calon tertutup atau terbuka sehingga konstituen dapat berperan pada partai akan nama-nama yang menjadi kandidat, mereka malah cari aman sendiri. Parpol cenderung tertutup, eksklusif, despotis, bahkan tiran, dalam parpol mereka membangun dinasti politik tanpa memberikan ruang adanya konvensi, mengingat masih banyak yang layak diluar orang-orang parpol yang kompeten untuk memimpin bangsa. Kala ia menjadi penguasa akan menjadi superbody, tidak segan-segan mendepak lawan-lawannya, mencari kambing hitam, ia bebas saja terbang dan hinggap dimana saja dia mau, ia tidak peduli hinggap diranting yang kurus kering karena selepasnya ia akan patah.

Persoalan di atas akan sangat menentukan kondisi partisipasi politik masyarakat, masyarakat tidak percaya dengan Parpol dan politisi, sehingga masyarakat apriori, frustasi dan depresi. Depresi sosial, tidak bisa menyalurkan kepentingan politik dan cenderung terabaikan, depresi sosial menurut Munir Fuadi berasal dari perpaduan rasa frustasi individu, masyarakat seperti itu menurutnya akan sangat sulit maju, akan sangat sulit bertumbuhnya sektor ekonomi dan penegakan hukum (Munir Fuadi; 2011,251). Kita lihat depresi itu sekarang sedang berlangsung, dan sedang menunggu akut, bila ini terus dibiarkan bangsa ini tinggal tunggu waktunya saja menjadi bangsa yang hancur seperti yang dikhawatirkan tokoh agama nasional.

Sebelum depresi seperti ini mewabah parah, akan lebih baik kita mengambil alih dan memberikan tawaran rasional pada masyarakat sebagai pelipurlara, di tengah tidak adanya komponen bangsa yang bisa lagi di percaya, aktif menjadi pekerja sosial semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),  peneliti, komunitas diskusi, forum ilmiah, menjadi pekerja media, sudah cukup menjadi modal, tidak perlu harus menjadi simbul-simbol pegawai pemerintah (pamong praja). Disinilah peran wajah baru, yakni tokoh-tokoh muda dengan tawaran rasional dan menyentuh masyarakat. Tawaran itu tidak saja langkah utopis belaka, mengingat mereka sebelumnya telah bekerja dan dikenal masyarakat telah berbuat nyata, disini bukan berarti pekerja sosial memamfaatkan momen, akan tetapi latar belakang sosial mereka tentu akan sangat besar berpengaruh. Ada ruang yang harus di isi dengan semangat dan jiwa baru, ruang ini akan menjadi salah jika di isi oleh orang yang salah, ruang ini terbuka lebar untuk di kelola oleh kita, oleh pemuda yang memiliki visi dan misi rahmatal lilalamin.

Dalam Teori behavoirisme sosiologi hukum mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan emosioal, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetik), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindak manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkahlaku manusia ialah kebiasaan yang terus menerus dilakukan sebagai respon terhadap lingkungannya, respon ini dapat diidentifikasi dan di ukur untuk mengetahui seberapa besar respon yang diberikan terhadap stimulus internal maupun eksternal. (munir fuadi; 2011,243)

Teori ini memang ada benarnya, mengingat kita selama ini telah terbuai oleh rasa skeptis terhadap politik yang tidak mendidik dan cenderung eksploitatif. Wakil-wakil rakyat cenderung jauh dari konstituen, seakan-akan setelah memiliki jabatan terdapat ruang yang berbeda, politik seakan-akan milik kaum elit berdasi, bagi masyarakat awan hanya mampu memendam lara di hati, tanpa tahu kemana harus mengadu. Partai Pirete seperti yang telah disebutkan diatas, telah menciptakan software yang membuat anggota parlemen dan pemilihnya dapat berinteraksi setiap saat dan membicarakan strategi terkait dengan berbagai isu atau masalah.

Ada Ruang

Kaum muda mengambil alih dengan membuat patron politik tersendiri. Kalangan muda harus masuk dalam golongan kelas menengah, hal ini harus terus di dorong agar terus tumbuh dan menguasai midle class, ia bisa meleburkan diri dalam berbagai profesi. Setidaknya ada tiga strategi yang kita jadikan misi kedepannya.

Pertama, Perlu pendidikan politik. Pendidikan politik tidak perlu di sekolah khusus, kampus atau lembaga pendidikan lainnya. Dimanapun kita berada kita tetap bisa berbagi ilmu politik dan pemahaman politik. Di Indonesia tidak susah memberikan pemahaman politik, yang penting orang yang menyampaikannya adalah orang yang pernah melaksanakannya dengan penuh dedikasi, dapat dipercaya. Sehingga akan terbentuk simpul-simpul tertentu dalam lingkungan tertentu, simpul-simpul ini pada waktunya akan digabung menjadi satu, hingga membentuk suatu big bang, inti atom, yang pemamfaatannya bisa untuk menyerang dan bertahan sekalipun. Peran ini harus diakomodir oleh pemuda.

Kedua, Mobilisasi ala pemuda. Ada banyak cara yang digemari atau menjadi kebiasaan remaja hingga pemuda masa kini, kalau kita mampu masuk dalam ruang tersebut tentu kita akan menjadi bagian dari mereka, dan bukanlah persoalan yang asing bagi mereka bila terselip misi politik, akan tetapi kita tetap mengikuti arus mereka. Dunia maya sekarang menjadi demam pemuda, namun kita cenderung menjadikannya sebagai kebiasaan tidak produktif, karena hanya memamfaatkan untuk gagah-gagahan semata. Betapa revolusi yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Tunisia, Mesir, Libya, berawal dari mobilisasi di dunia maya (facebook dan tweeter) hingga penggunaan jejaring sosial ini di negara-negara totaliter seperti Cina dan Korsel terkontrol ketat pemerintah.

Ketiga, Siapkan dari sekarang. Sejak saat ini harus ada master plan apa, bagaimana, siapa, yang menjadi subyek dan obyek, harus jelas. Rule of game harus ditetapkan, siapa yang berbuat apa, kenapa akan berbuat bagaimana. Yang mana ini akan menjadi sistem baku, layaknya negara-negara yang mapan dalam berdemokrasi seperti negara-negara eropa. Karena penguasa tidak akan mungkin dapat melakukan itu, mengingat mereka akan cenderung mempertahankan status quo. Agar benar-benar kehendak negara berasal dari bottom up bukan top down yang cenderung dipaksakan meski rakyat tidak mampu menerima.

kita tidak boleh mengatakan bahwa ini terlalu dini, bahwasannya Negara Eropa mapan berdemokrasi butuh waktu ratusan tahun, tapi setidaknya sekarang kita telah menganut paham negara-negara Eropa baik yang Anglo Saxon maupun yang Kontinental secara struktural, namun mengabaikan pola-pola kultural mereka dalam berdemokrasi. Di sini kita harus mampu memberi warna khusus, bahwa kultural Eropa tidak serta merta kita terima tanpa filterisasi, bila kita mix dengan kultural lokal tentu akan menjadi kultur Pancasila yang Bhineka Tunggal Ika.

Tidak perlu tunggu negara berbuat, entah membuatkan aturan hukum dan lain sebagainya, karena sekarang daerah sudah otonomi (federasi). Tidak jarang hukum yang dibuatpun ternyata tidak memberikan rasa adil, pasti dan mamfaat juga malah membuat masyarakat tambah kaku karena terlalu formalistis. Sehingga para aliran sosiologis belakangan cenderung melihat hukum dalam ranah empiris bukan yang tekstual karena janji Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri yang merubahnya.

Penulis. Ketua BEM STIH 2008, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), anggota Forum Mahasiswa Pascasarja Surakarta NTB (Forms Surakarta-NTB). Sedang menempuh Pascasarjana F,Hukum UMS.

 

 

 

Agama Diperdagangankan Ustadz

Dirilis Harian Bima Ekspres 09-10/11/11

Agama Diperdagangankan Ustadz

Oleh; Wahyudinsyah

Dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir, fenomena ustadz masuk dalam ranah dunia entertaiment tidaklah menjadi hal yang tabu bahkan sudah menjadi trend. Esensi ustadz adalah menjadi pawang, panutan, contoh suri tauladan, diimani dan diamini kata-katanya oleh para jamaah, ummat, makmum, pengikut atau apapun labelitas yang pantas kita sebut bagi orang-orang yang mendengarkan ceramah dan tausiyahnya. Sebagai penyampai pesan tuhan, apa yang diucapkan adalah sesuatu yang sakral, penyambung wahyu  tuhan yang diterima nabi, dengan kemasan yang mudah di cerna oleh seluruh kalangan. Diamanpun dia berdiri menginjakkan kakinya dan menyampaikan dakwah, ia akan di terima oleh siapapun, mengingat firman tuhan diturunkan untuk rahmat sekalian alam.

Ustadz Jadi Artis.

Berbagai media berita infotaiment yang menyuguhkan gosip atau rumor yang dalam bahasa ustadz di sebut “gibah hingga fitnah” ter-cover muka-muka ustadz sebagai Headline. Rating merekapun tidak kalah dengan artis kelas televisi maupun layar lebar, ustadz ada dalam dimensi yang sama, dipublikasikan dan dipertontonkan dalam ruang publik yang sama yakni sejajar dengan artis, “wah! Ustadz selevel Artis lho!”. Secara Implisit publik hampir sudah tidak bisa membedakan mana artis dan mana ustadz.

Baru-baru ini seorang ustadz menjadi Man Of the Maker, karena selalu menghiasi layar kaca.  Saling tuding “bohong” dengan mantan istri, di liput kehidupan pribadi mulai dari kandasnya hubungan keluarga, asmara, akan menikah dengan artis dan ta’aruf ala artis pula. Meski saling tuding tidak seperti politisi, tapi tudingan yang dilontarkan adalah aib. Yang namanya berita “gosip” mau benar atau tidak bukan substansi, yang penting adalah sensasi. Kalau saja sang ustadz mencari popularitas ini adalah saluran yang tepat, meski tidak akan diakuinya bahwa sebenarnya ia mencari sensasi, tapi hal tersebut dapat diyankini dengan fakta, bahwa ia masuk dalam saluran pencari sensasi demi popularitas.

Artis Jadi Ustadz.

Sebaliknyapun, juga tidak sedikit atris berprofesi ganda nyambi jadi ustadz, yang tidak jelas pernah nyantri di pondok mana. Mereka mengaku terilhami saat membintangi film-film religi dan berbalik haluan menjadi artis yang alim dan bisa berceramah, seperti yang sering diperankannya dalam film. Hal ini tidaklah sulit dilakukan artis, karena mereka memang memiliki keahlian bersandiwara berdasarkan peran yang dilakoni.

Dengan peran yang dimainkan ustadz made in artis (ustadz dari artis) dan ustadz for artis (Ustadz menjadi artis) Ada yang tenar dan apa pula yang hilang reputasi keustadzannya. Ia akan tenar jika mampu memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan produser, dan mampu menjaga Ritme permainan media atau benar-benar menjadi ustadz yang polos tanpa tendensi. Namun juga ia bisa pudar reputasinya baik karena sengaja didesain oleh Invisible Hand (tangan tidak tampak) atau pihak ketiga yang nebeng popularitas ustadz dengan membuat berita sensasional menyudutkan ustadz dan mengangkat namanya, atau memang cobaan dari sang khalik.

Tidak Ada Kode Etik Ustadz.

Dalam menyampaikan dakwahnya ustadz sekarang punya ciri khas tertentu, yang tentunya unik dan diantaranya masing-masing berbeda style. Metode tentu merupakan senjata sang ustadz agar pesan yang disampaikan dapat berbekas pada jama’ahnya, namun metode ternyata berbalik menjadi sebuah Image yang menjadi ciri khas karena memberikan warna dan ciri khusus. Pada kenyataannya, bukanlah substansi pesan rohani yang di kenang, akan tetapi malah metode yang di pakai tertancap di hati masyarakat, sementara pesan mulia tadi hanya terdengar sepintas selalu. Sehingga, kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari meniru metode yang menjadi ciri khas para usatdz mulai dari anak kecil hingga orang tua sekalipun.

Perilaku (behavoir) ustadz secara etika ke-ustadz-an sangatlah melenceng, semua orang mungkin akan berdalih bahwa “Ustadz juga manusia” yang tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Ustadz adalah orang yang memberikan ceramah pada orang lain, namun menjadi pertanyaan adalah, siapa yang akan memberikan ceramah pada ustadz bila perilakunya melenceng. Mungkin akan lebih baik para ustadz harus mengadakan musyawarah besar untuk membentuk kode etik ustadz. Supaya ada regulasi yang jelas tentang profesi ustadz, karena ulahnya tidaklah memberi citra negatif pada profesi namun juga rasa dan nilai kepantasan dalam masyarakat.

Nampak bahwa agama telah menjadi komoditas yang menggiurkan untuk dikomersialkan, mulai dari label halal, kalau Mounth Ramadhan berbondong-bondong para artis berpakaian islami dan membuat lagu rohani, agar tetap eksis di panggung hiburan. Artis yang biasanya berpakaian seksi dan seronok kontan berubah seperti muslimah meski hanya pada bulan itu, iklan-iklanpun berbalut nuansa islami, ini adalah cara membiaskan fenomena tabu menjadi layak untuk diperbincangkan. Disini para ustadz panen besar, disamping mengisi berbagai acara televisi sepanjang hari, ia juga menjadi bintang iklan berbagai produk.

Ustadz telah masuk dalam pusaran desain politik industri media yang telah terkoptasi oleh kekutan global yang dikuasai Yahudi. Apa kepentingan seorang Hillary Clinton (Menlu AS) sampai datang ke acara Dahsyat (RCTI)?. Bisnis media di Indonesai tak bisa dipungkiri juga sudah mulai masuk pebisnis yahudi, anteve yang di beli group Bakri 20% sahamnya adalah milik Star TV Hongkong yakni milik raja media Rupert Murdoch sang miliuner Yahudi Australia (Rubbi Shabsi Bulman 2010:101) Semboyan besar pekerja media adalah “siapa yang menguasai media akan menguasai dunia”, mereka mempertentangkan fakta, menciptakan isu, memanipulasi berita, mencipatakan imege dengan mempengaruhi psikologi masyarakat dengan tekhnik propaganda, “they do not tell people what to think, but what to think about”.

Jadi, menjadi ustadz adalah sebuah profesi yang menggiurkan untuk menambah pundi kekayaan dan popularitas. Menjadi ustadz bukanlah panggilan rohani atas nama perintah tuhan tetapi lebih pada unsur lain. Tidak dapat dipungkiri ustadzpun butuh duit, namun lihatlah para ustadz kampungan yang memberikan ceramah pada tiap acara pernikahan, sunatan, atau hari-hari besar keagamaan. Mereka hanya mendapat amplop seadanya, bisa jadi pengganti ongkos pulang, atau hanya diberikan jajanan hajatan yang lebih banyak dari undangan, juga tidak jarang hanya di bayar dengan “terima kasih” saja, esoknya ia harus bekerja membanting tulang menjadi petani atau hanya menjadi pengurus masjid yang tidak pernah sedikitpun pemerintah memperhatikan mereka.

Menyebarkan agama nampaknya adalah lahan mencari kekayaan. Apakah benar tidak ada ustadz yang gratis, benarkah ustadz selalu komersil?. Ini menjadi stigma negatif, para ustadz masuk dalam acara-acara reality show yang jelas-jelas meniru cara-cara televisi barat memainkan propaganda. Dalam acara-acara reality show tersebut, dengan bangga para ustadz di bongkar gaya hidup hingga gaya yang menjadi ciri khasnya dalam menyampaikan dakwah, bukankah ini terjadi pergeseran makna. Bukannya pesan rohani yang ingin ditampakkan tetapi gaya khas seperti yang telah di bahas di atas.

Media masa menentukan apa yang kita ketahui di dunia politik dan pemerintahan secara lokal dan skala global. Dia mengontrol apa yang kita ketahui tentang seni, ilmu pengetahuan, agama, bisnis, keuangan, lingkup jangkauan mereka dan tidak ada habisnya. Media sebenarnya dikendalikan oleh sebuah kelompok milyarder yang memiliki kepentingan dalam ekonomi dan politik. Mereka berusaha untuk mengontrol masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara, termasuk kontrol media. Media adalah sumber utama informasi tentang dunia dan mempengaruhi cara pandang orang dalam memahami siapa “mereka”, peristiwa apa yang peting dan bagaimana sumber masyarakat harus dibagi. (Rubbi Shabsi Bulman 2010:8-9).

Memang pada masa awal dakwah di tanah Jawa, Wali memiliki cara masing-masing dalam menyebarkan dan menberikan pesan rohani, misalnya lewat wayang. Tapi apa harus kita benarkan ustadz menjadi artis? sungguh naif, karena segala budaya keasyian dunia ada disana, glamour dan selalu menjadi buah bibir orang. Kita sudah tahu zaman sudah di buat edan, tapi apakah harus mengikuti dan terbawa arus, karena ustadz juga merupakan simbol agama. Simbul harus kita jaga, karena simbol sangat mewakili agama yang kita anut.

Merubah Gaya Hidup

Tak dapat dipungkiri bahwa media telah mampu merubah gaya hidup, mampu merubah segala sudut-sudut kehidupan mulai dari yang tidak patut ditanpakkan menjadi biasa saja. Sesuatu yang menjadi kontroversi menjadi serasi, hal yang fenomenal menjadi nominal, bahkan dari tidak ada sekalipun segaja di buat agar ada. Kita dalam kondisi terjajah, orang-orang yang bertanggung jawab di negeri ini, menggunakan terlalu banyak waktu yang diperdebatkan untuk hal-hal yang paling kecil karena terbuai media, sementara barat sudah melayang keruang angkasa dan hidup dalam dimensi digital. Kita hanya menjadi orang yang sibuk menonton kesibukan orang lain.

Kita memang kaget dengan segala kebebasan setelah terkekang dalam orde baru, sehingga kebebasan yang kebablasan tidak mampu di saring. Mana kepentingan asing, kepentingan komersial, mana kepentingan agama tidak ada bingkai pembatas yang jelas. Benteng utama seperti ustadzpun terkoptasi desain busuk pelaku media.

Penulis. Ketua BEM STIH 2008, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), anggota MJC. Mahasiswa F,Hukum Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

 

Post Navigation

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.