Kegamangan Ideologi

Dirilis Harian Umum Suara Mandiri 08/06/2011

Kegamangan  Ideologi

Filosofi pembusukan ikan memang dimulai dari kepala, hal tersebut sangat pantas untuk kita cermati mengingat serentetan kasus yang terjadi akhir-akhir ini ramai menjadi bahan gunjingan publik, salah satu kepala dari kepala-kepala itu adalah yang ada dalam susunan pemerintahan indonesia tidak lain adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai dari kasus molornya sidang, datang sidang hanya tidur, perdebatan konyok  hingga menimbulkan pekelahian diruangan sidang, karupsi era sebelumnya, study banding yang tidak jelas, rencana pembangunan gedung dewan yang baru, dan yang paling anyar adalah anggota dewan dari PKS menonton film porno dan dugaan penyuapan di Kemenpora, itu semua dilakukan oleh segolongan makhuk tuhan yang diberi nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat “yang terhormat” hal tersebut memang sudah menjadi stereotip bagi mereka.

Sebenarnya sejumlah persoalan diatas bukanlan fenomena baru, namun persoalan klasik yang menjadi sarapan publik, anehnya meski publik tercabik dengan realitas tersebut, skandal-skandal yang menjadi aib tersebut tidaklah lenyap malah muncul silih berganti dengan pemeran yang baru, dan tidak perlu ada casting, lakon-lakon yang dimainkan sudah dapat lansung dimainkan tampa perlu perintah dari sutradara, malah acap kali dilakukan secara berjamaah, bahkan sesekali harus menampakan muka tembok dengan menganulir pembangunan gedung baru, kunjungan kerja, dan pengunduran diri.

Yang terhomat dalam tanda kutip diatas patut dipertanyakan, dalam hal apa terhormatnya? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang nota bene merupakan partai yang berlandaskan islam salah satu kadernya yang duduk di DPR RI tertangkap kamera wartawan sedang asyik menonton film porno, awalnya dia berkelit dan tidak mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa itu merupakan ulah orang yang iseng mengirimkan pada komputer tablet miliknya, namun selang beberapa hari ia mengakui dan menyatakan pengunduran dirinya dihadapan publik, beberapa minggu sebelumnya media juga gencar memberitakan anggota DPRD PKS di Sulawesi tertangkap sedang berjudi, sangat ironis kenyataan tersebut, yang mana para kader PKS terlihat gamis dengan simbol dan identitas ke sholehan yang ada pada pribadi-pribadi kader.

Dugaan kuat juga sedang gencarnya dituduhkan publik pada Bendahara Partai penguasa yakni partai Demokrat, terhadap penyuapan proyek wisma atlit di Palembang yang pelakunya tertangkap di sekretariat Kemenpora sedang melakukan transaksi dengan bukti sejumlah uang dan bahkan dibuang ke tong sampah. Rosalina sang pelaku penyuapan awalnya bernyayi bahwa apa yang dilakukannya adalah perintah atasannya dan menyebutkan salah satu orang penting Demokrat yakni M Nazarudin.. Namun pernyataan tersebut dicabutnya kembali dan menyatakan tidak ada keterkaitan antara dirinya dengan alasan direkayasa pengacara, dengan Nazarudin bahkan tidak saling kenal, investigasi sejumlah media menemukan penyataan yang dianulir rosalina adalah alibi semata demi mengamankan partai penguasa dimata publik, meski semuanya itu akan dibuktikan lewat prosedur hukum, dan masih kita nantikan ending-nya dan KPK tidak akan terpengaruh dengan penganuliran pernyatan tersebut.

Apa bedanya dengan daerah yang kita cintai ini, di Bima yang memang merupakan daerah yang kental dengan nuansa islaminya meskipun belakangan sudah mulai memudar juga terjadi hal yang sama, bahkan lebih dulu terjadi dan pernah di ungkap Suara Mandiri, yakni anggota DPRD Kabupaten Bima dalam kunjungan kerjanya memburu obat kuat. Hal tersebut sungguh juga merupakan perbuatan yang sangat memalukan, bagi kalangan staf Sekwan pembicaraan cabul di ruangan komisi bukan merupakan sesuatu yang dianggap tabu. Sedangkan ketika melakukan kunjungan kerja diluar daerah lebih-lebih di Ibu Kota pertama kali di cari adalah tempat esek-esek yang menyediakan wanita penghibur.

Partai PKS pun tidak luput dari fenomena yang sama, betapa salah satu anggota dewan dari PKS kebakaran jenggot ketika diberitakan meminta jatah proyek oleh salah satu media mingguan lokal dan juga anggota dewan dari Gerindra menjadi calo PNS dan sebagian besar anggota dewan murka karena bendahara sekwan mengeluhkan anggota dewan yang hanya meminta uang bensin, mereka adalah predator-predator tak bernurani. Belum lagi ulah partai penguasa seperti partai golkar yang selalu menjadi backing mega-mega proyek daerah yang dikelola oleh pengurus partai, yang mana akan menjadi pundi-pundi penghasilan untuk kas partai, sehingga tidak aneh para fungsionaris partai berseliweran di kantor-kantor pemerintah, apa kepentingan pengurus partai dengan pejabat pemerintah? berkerja serabutan menjadi staf sukarela tentu tidak mungkin kalau bukan melobi proyek. Di dinas dikpora tentu ingin melobi proyek Unit sekolah Baru (USB), pengadaan bahan ajaran, renovasi gedung sekolah dan bahkan kartu anggota PGRI di proyekkan, di dinas Kesehatan tentu tidak jauh beda, malah menjadi lahan yang paling basah selain Dinas Dikpora, yang tentu pembangunan atau renovasi puskesmas hingga Pukesmas Pembantu (Pustu) pengadaan alat kesehatan menjadi mainan favorit. Bila proyek yang di kerjakan tidak sesuai bestek dan diancam dewan yang malakukan sidak untuk tidak diakui dan dibatalkan kontraknya, namun akan berlindung dibalik partai penguasa atau diselesaikan dengan win-win solution.

Tentu hal tersebut bukan prestasi yang patut dibanggakan, kebiasaan politisi maupun pemerintah akhir-akhir ini adalah saling menyalahkan bila terjadi kesalahan, bukannya mencari penyelesaian atau berbenah diri malah saling tuding untuk mencari kambing hitam. Sekedar mengingatkan untuk para penyandang amanat rakyat dan pelaksana amanat rakyat, dulu tentu pernah bersumpah pada saat prajabatan dan pelantikan, sumpah itu sangat mengerikan bila kembali diputar.

Karena bukan aturannya yang tidak baik, akan tetapi pelaksana dan memahami aturan tersebut sudah meninggalkan nilai-nilai kepantasan dan kewajaran, yang sudah tertuang dalam lima sila dalam Pancasila, pancasila sebagai framework pengelolaan negara sudah tidak dikenal lagi, ideologi hanya menjadi bahasa kamus yang tidak perlu lagi. Kata Safii Maarif rakyat sekarang tanpa diatur oleh pemerintahpun dapat hidup dan berjalan dengan sendirinya. Lalu apa yang menjadi legitimasi pemerintah sekarang dimata rakyat, kedaulatan rakyat telah dibajak oleh wakil-wakil rakyat baik dalam eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Akankah kita menjadi negara gagal, daerah gagal, karena rakyat sangat miskin panutan, pemerintah jarang sekali memiliki program yang mencerdaskan bangsanya untuk menjadi bangsa yang memiliki daya saing, merantaukan anak bangsa untuk menuntut ilmu , Cina sudah membuktikan bahwa sekarang menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi tangguh, India-pun melakukan hal yang sama.

Kekhawatiran kita bukan tidak beralasan kenapa kita tidak memikirkan? negara-negara timur tengah dikotomi barat dengan neo-kolonialisme, dalam bidang ekonomi umumnya mereka dibangun kembali, diintegrasi dengan peran dan kekuatan modal internasional, diikat dengan berbagai pinjaman, dan sumber alamnya diekploitasi dengan melibatkan perusahaan asing dalam pemilikan dan pengambilan keputusan. Negara muslim lainnya yang berbentuk kesultanan memiliki masalah untuk melanggengkan dinasti, negara Barat umumnya masuk untuk memperkuat pertahanan, sambil mengeksploitasi sumber energi di negeri-negeri ini untuk diekspor memenuhi kebutuhan industrialisasi dan konsumsi negara Barat yang tinggi. Pertentangan antarnegara muslim sendiri untuk sekedar memperebutkan pengaruh dan sesekali wilayah phisik juga menjadi faktor penting yang menyeret mereka kedalam berbagai masalah politik dan ekonomi. (Bambang setiaji, Jurnal UMS)

Tahun 2003 pemerintah Indonesia mengalami defisit senilai 9,3 persen dari anggaran belanja yang ditutup dengan penjualan aset-aset  negara, seperti saham pemerintah di perbankan dan privatisasi BUMN. Di samping itu pemerintah menambah pinjaman baru dari luar negeri sebesar 7,9 persen dari nilai APBN dan setelah dikurangi angsurannya dari tambahan pinjaman tersebut yang digunakan untuk menutup defisit anggaran senilai dengan   3,2 persen dari APBN. Indonesia pada tahun 2003 belanja pegawai hanya mencakup 13,6 persen dari anggaran belanja negara, sedangkan pembayaran  hutangnya 22 persen dengan rincian 15 persen angsuran kedalam negeri dan 7 persen angsuran ke luar negeri (Bambang setiaji, Jurnal UMS)

Sedangkan kita? Daerah kita, generasi kita, sumberdaya alam kita? Akan kemana dan dikelola siapa, Kabupaten Bima Dilihat dari indikator elastisitas APBD terhadap pertumbuhan ekonomi secara rata- rata sebesar 0,04 %, kecuali pada tahun 2003 mencapai 2,13% yang berarti bahwa dampak APBD terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu dipacu lagi melalui penajaman program dan kegiatan dalam APBD (BPS Kabupaaten Bima).

Akankah kita menjadi penonton dinegeri sendiri kelak, karena sekarang yang kita tonton tidak lain adalah budaya hipokrit, oportunis, pragmatis, dan perbuatan tidak terpuji lainnya tanpa memandang penuh visioner dengan menanamkan mimpi yang indah pada generasi, sudah kemana semboyan budaya “Maja Labo Dahu”, sehingga generasi tidak menjadi generasi yang inferior, pecundang yang rela melacurkan ideologi demi kepentingan sesaat. Disini diperlukan pembangunan karakter (caracter building) pada anak bangsa  akan apa yang menjadi perhatian serius dalam rangka antisipasi akan kehilangan arah bangsa dan daerah, sebagai para pemegang kebijakan, stekeholder yang dibicarakan diatas harus menaggung “dosa politik, dosa kerakyatan, dan dosa transenden,” pada generasi bangsa.

Wahyudinsyah SH, mantan ketua BEM STIH, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), anggota MJC, sedang mengikuti Pascasarjana FH Hukum UMS.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s