Kapan Bangsa Kita Mandiri?

Dirilis Harian Umum Suara Mandiri; 13/07/11

Kapan Bangsa Kita Mandiri?

Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terbebas dari segala penjajahan, baik penjajahan fisik maupun non fisik. Secara fisik tentu sudah tidak ada lagi yang mengakui penjajahan di atas muka bumi, namun bagi kita perang Irak, Afganistan, Libya masih merupakan penjajahan fisik yang nyata.  Meski penjajahan (aneksasi) secara fisik sudah tidak lagi mendominasi, yang namanya penjajahan gaya baru (neo-imperialisme dan Neo-Kolonialisme) masih menjadi momok terselubung bagi kedaulatan bangsa kita. Soekarno, salah satu founding father’s bangsa kita, sejak awal telah mewanti-wanti generasi penerus untuk tidak menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kuli, atau membiarkan orang Indonesia menjadi kuli di antara para bangsa. Soekarno paham betul bahwa permasalahan terbesar bangsa ini bukan saja karena penjajahan langsung oleh bangsa lain, namun penjajahan bangsa lain dengan menjadikan elite-elite pribumi terdidik sebagai perpanjangan tangannya di negeri ini. Ini memberikan isyarat bahwa negara kita harus “Berdikari” atau mandiri (dalam bahasa Soekarno). Kemandirin bangsa sangatlah ditentukan oleh beberapa sektor diantaranya seperti, budaya, hankam, politik, ekonomi. Untuk dipertimbangkan, utang negara 2010 1.676,86 T, 2011 1.716,56 T, APBN 2010 1.104,9 T. Untuk bayar utang 115,2 T dari jumlah penduduk 230 juta, penduduk miskin 32 juta 13%.

Budaya. Siapapun sangat mengakui bangsa kita adalah bangsa dengan budaya yang tinggi, sejak zaman kerajaan (animisme) Hindu-Budha hingga masa Islam, peradaban yang sangat kultural. Namun dengan kedatangan penjajahan semuanya itu terbuyarkan. Karena para penjajah sangat menulai rendah pribumi yang tidak memakai sandal, hanya memakai kemben ala kejawen dibanding mereka yang memakai pakaian necis yang katanya terhormat. Nilai-nilai kultural dahulu sudah kehilangan arah, itu berawal dari penundukan paksa oleh penjajahan, dan versi terbaru yakni penundukan sukarela masyarakat yang mengkiblati perkembangan kebudayaan berdasarkan budaya westernisasi. Hal tersebut tidak saja dikhawatirkan oleh orang tua kita, namun sudah menjadi penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masa kini, lihatlah para koruptor yang tidak memiliki rasa malu sudah menjangkit segala lini, budaya konsumerisme, materialisme yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Sejumlah guru bangsa negeri inipun merasa budaya malu sudah tidak ada lagi.

Hankam, siapa yang tidak mengakui bahwa, di bawah pimpinan Soekarno Indonesia memiliki angkatan perang dalam jajaran terbaik asia. Dengan berbagai pertempuran dalam sejarah pahlwan, pembebasan Iran Barat, 10 November, Bandung Lautan Api, dll. Hingga Australia-pun menurut salah satu jendral dalam metro file, bisa ditaklukan Indonesia dalam waktu tiga hari. Akan tapi sekarang, para jendral cendrung berorintasi politik, alutsista banyak yang sudah tua, tank tenggelam saat latihan, pesawat temput terjatuh karena sudah tidak layak. Tidak ada wajib militer, untuk ikut jadi ABRI tetap di bayar, padahal negara yang membutuhkan. Senjata masih menggunkan pasokan Rusia karena belum di cabut embargo senjata oleh Amerika akibat kasus timor-timur. Bahkan kita dipecundangi oleh Malaysia, karena lemahnya pertahanan itulah, yang menyebabkan RI baru-baru ini dipermalukan Malaysia yang bermula dari penahanan tiga petugas DKP Kepri, blok ambalat yang jelas-jelas bersadarkan peta Belanda milik Indonesia di bawa ke pengadilan mahkamah internasional, sepadan-ligitan di rebut malaysia, (konsep negara kepulauan UU No 17 Thn 1985, PP No 37 Thn 2008, dan Perpres No 78 tentang pengelolaan pulau terdepan. Kapal-kapal asing baik mencuri ikan maupun memasang navigasi sebagai radar, masuk ZEE tanpa seenaknya saja, 92 pulau terluar tanpa kawalan serius. Patok pembatas di perbatasan degan Malaysia di Kalimantan dari tahun ketahun bergeser. Total Anggaran pertahanan sekitar 47 T dari APBN, dan 50% utk gaji aparat.

Padahal kita punya Pindad, kenapa tidak di mamfaatkan?, produk senjata terbaru mengalahkan buatan Rusia dan kedua dari senjata yang di pakai pasukan elit Amerika, sudah di ekspor keluar negeri di pesan berbagai Negara Timut Tengah dan Asia. Para ilmuan malah ke keluar negeri karena tidak di hargai di dalam negeri, konon anaknya Habibi mampu merancang kapal perang yang tidak mampu di tangkap radar dalam jarak tertentu.

Politik, ranah politik meski sangat privasi ternyata tidak luput dari peran kepentingan pihak luar, dengan memegang peranan dalam politik sudah tentu sejumlah kepentingan luar dapat dengan gampang menyusup. Lihatlah betapa IMF menjadi guru spiritual ekonomi akhir masa orba dan tetap terus bercokol hingga reformasi. Sejumlah peraturan perundang-undangan di ratifikasi berdasarkan kepentingan asing demi memuluskan kepentingan dunia luar, lebih-lebih negara berkembang seperti Amerika. Meski patut dibanggkan saat Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abdulah melunasi seluruh utang indonesia dari IMF, data terakhir tumpukan dana kas pemerintah mendekati 300 T.

Sejumlah pasal, perudang-undangan sangat memberikan keleluasaan pada asing untuk masuk ke Indonesia dengan leluasa. Bank bisa dimiliki asing 100%, padahal sebagai pemegang kendali fiskal negara di luar negeri tidak diperbolehkan. Belum lagi pemilihan gubernur bank Indonesia yang sarat dengan nepotisme karena ada sejumlah peraturan dan kebijakan yang pro asing yang harus di loloskan, hingga pemilihan Gubernur BI terjadi penyuap. Itu terjadi karena kewenangan Gubernur BI yang besar dalam menerapkan kebijakan yang tidak bisa di pidana karena menjalankan tugas atau kebijakannya tidak bisa di pidanakan. UU BHP, UU paten dan Merk, dan sejumlah UU yang di undur pembahasan dan penetapannya demi kepentingan asing seperti UU BPJS, meski sejak dulu sudah diamanatkan UU Tenaga Kerja, namun urung karena sengaja di perlambat dengan kepentingan pengusaha untuk terus memperbanyak aset, karena dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih dapat di kelola untuk kepentingan  lain yakni memperkaya diri dan perusahaannya.

Ekonomi. Indonesia saat ini bukan hanya lemah dalam hal pertahanan militer,  namun juga dinilai lemah dalam hal pertahanan kedaulatan ekonomi.Salah satu bentuk kelemahan kedaulatan ekonomi Indonesia adalah masih tingginya produk impor. Padahal sejatinya, produk impor dapat di produk di dalam negeri, seperti produk makanan dan minuman. “Negara kita sudah bukan lagi negara produsen, tapi negara konsumen.” Pada kenyataannya ekonomi pasar yang diterapkan di Indonesia justru menghasilkan 5K, yakni kesengsaraan, kesenjangan, kemunduran, ketergantungan, dan kerentanan.

Indonesia sama sekali tidak lagi berdaulat mengatur perekonomian nasional. Semua sektor vital sudah dikuasai asing secara merajalela. Sektor energi, seperi; Cevron, Tamasek, Blok Cepu, sekitar 50% dikuasai oleh asing, jadi meski kita sebagai bagian dari OPEC tetap rentan kekurangan BBM, di tambah devisitnya produksi minyak dengan pemakaian dalam negeri. Kita hanya mampu memproduksi sekitar 945.000 barrel perhari sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 1.000.000 barrel perhari sementara untuk asumsi 970.000 barrel perhari. Perbankan dapat dikuasai secara penuh oleh asing, hal terebut sangat rentan, dan akan berdampak sistemik bagi ekonomi indonesia, labanya mereka ambil giliran rugi negara yang tanggung karena LPS (lembaga penjamin simpanan) dikelolah oleh negara (BLBI, Century, Asian Agri, dll). Kepemilkan bank asing dari Tahun 1998 kurang dari 10% kini mencapai 50% atau sebanyak 47 bank dr 121 bank, karena meningkatnya keuntungan 6,4% dan 9,13 % bila dibanding malaysia 3,17 singapura 2,79 kompa 20 juni (Kompas 26 juni 11).

Ini paling aneh, Air diambil dari gunung dan mata air indonesia di patenkan dengan merk luar negeri lalu mereka juga yang menjualnya. Padahal dalam UUD jelas dikuasai oleh negara, nah.. seandainya semau air bermerk luar negeri tapi dari mata air Indonesia, tentu kita tidak memiliki air yang gratis lagi kecuali dari sumur atau sungai. Telekomunikasi mayoritas telah dikuasai oleh asing, XL di jual ke singapura hanya Telkomsel milik negara, kalau para pemilik perusahaan telekomunikasi mau menyadap semua pembicaraan kita di Indonesia itu bisa-bisa saja. Pembuat kebijakan ekonomi amat puas jika anak bangsa ini hanya dijadikan kaum pekerja. Padahal, menjadi pekerja dan bukan pemilik merupakan penghinaan besar terhadap harga diri dan potensi bangsa Indonesia.

Akar masalah kegagalan ekonomi bangsa ini adalah bercokolnya para ekonom pasar yang secara ugal-ugalan memfasilitasi para pemodal asing untuk menguliti bumi Indonesia dan mencabik-cabik harga diri bangsa ini. Sektor Migas belum jelas status kepemilikannya mencapai 122 T (kompas 24 juni 2011). Cina pendududk 1,4 M, menjadikan penduduknya sebagai produsen dan juga pasar yang membangkitkan kemandirian bangsa. Indonesia hampir 240 jt, seharusnya melakukan hal yang sama dengan Cina. Menurut data pemerintah Pengangguran turun lima tahun terakhir, 8,12 % – mei  2011 namun penerima BLT masih dinamis, menurut Faisal Basri, pekerja formal yg tidak terlindungi mencapai 80%, 69% tamat sekolah menengah kebawah,  pertanian 38%, 21 % perdagangan, industri 12%.(27 juni 2011). Kelas menengah diperkirakan 50 juta orang.

Sebagai negara subur seharusnya kita mampu me-manage pangan sebagai komoditas, dan tidak bergantung terus pada hasil bumi yang tidak dapat diperbaharui. Produk pangan harus tumbuh 70% dalam 30 tahun kedepan, sementara laju pertumbuhan hanya sekitar 1,7 % pertahun (Kompas 24 juni 11). Seharusnya ini menjadi perhatian besar, nanti kita makan apa kalau pangan juga tidak berdaulat, beras di impor, daging sapi, gula, buah, elektronik, mainan anak, pemain bolapun di impor yakni di naturalisasi. Kontrak karya harus dilakukan renegosiasi ulang sebagai bentuk kedaulatan dan kemandirian bangsa, baik di investasi real dan investasi pasar modal. Tambang tidak boleh dimiliki mayoritas asing. Pertumbuhan ekonomi bisa diatas 7% bila perbaikan kualitas buruh, iklim investasi, regulasi, infrastruktur, dan mendorong konsumsi. Dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) atau rencana induk tercantum target pafa tahun 2025 kita bakal menjadi negara maju dengan pendapatan perkapita sekitar 15.000 dollar dan PDB diatas 4 triliun U$D

Kalau tidak mandiri tentu kita akan tersandera atau bergantung. Diserang seperti Cina menyerang seluruh komoditas yang nilai perdagangannya lebih tinggi dari kita, di embargo senjata oleh USA, di stop pengiriman daging sapi oleh Australia. Dengan keadaan seperti ini saja pertumbuhan ekonomi kita mencapai lebih dari 6% bagaimana yah.. klau benar-benar berdikari? Kita akan menjadi negeri kaya raya dan semua mahasiswa pasti dapat beasiswa, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam, rakyat memiliki jaminan hari tua.

Wahyudinsyah SH, ketua BEM STIH 2008, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), anggota MJC, sedang mengikuti Pascasarjana FH Hukum UMS.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s