Oportunisme Pemerintah

Dirilis media kampus

Oportunisme Pemerintah

Konflik komunal yang tengah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah pemerintahan kota maupun kabupaten bima merupakan Preseden buruk bagi siapapun yang menjadi pengelola pemerintahan pada daerah tersebut. Alih-alih pemerintah menjadi pelayan rakyat malah menjadi pelayan Korporat yang Notabene merupakan kaum Feodal yang kompromistis dengan abdi dalem tersebut. Dengan mengandalkan modal dan diplomatis formalistis, seakan-akan pemodal sudah mampu menancapkan kukunya pada kepentingan korporasi di daerah Bima. Dengan dalih akan membuka peluang lapangan kerja, harus dimaklumi itu benar dan tidak dapat sanggah oleh siapapun, tapi apa lacur semua tidak berjalan mulus meski didukung fulus. Dengan ditolaknya sejumlah pertambangan oleh masyarakat, kalau boleh jujur bukan masyarakat tidak ingin meningkatkan taraf hidup baik secara individu maupun sebagai pendapatan asli daerah (PAD), namun lebih pada langkah antisipasi akan potensi efek jangka panjang yang menjadi momok akibat berubahnya alam yang tidak lazim kelak.

Logis dan harus diapresiasi pandangan masyarakat tersebut, karena dalam keadaan status quo seperti sekarang ini, masyarakat menilai tidak juga terlalu sulit dalam memenuhi kehidupannya sehingga harus menerima tawaran alternatif adanya lahan pekerjaan pada  perusahaan yang akan mengorbankan ekosistem yang ada. Hingga timbullah penolakan pada sejumlah titik yang hendak dieksploitasi, pemerintah berdalih sudah melakukan langkah sosialisi sebagai langkah pertama memberikan pemahaman pada masyarakat. Namun entah karena tidak cermat atau memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak penting, sosialisasi tersebut hanya di ketahui oleh segelintir orang, karena pada tingkatan elit kelas bawahpun merasa cukup hanya mereka yang mewakili masalah dapat diatur, yang pada akhirnya timbul resistensi dari masyarakat.

Dibalik itu masih ada segolongan masyarakat yang selalu setia berada disegala lini, dia bisa berada dikalangan bawah sekalipun, juga bisa menyesuaikan bila berada pada kalangan atas. Dia adalah Masyarakat intelektual (mahasiswa), secara sadar merupakan Moral Force (kekuatan moral) yang ada ditengah-tengah masyarakat, hampir setiap kepala keluarga di Bima pasti memiliki anak yang mengenyam pendidikan tinggi, atau paling minimal punya keponakan. Sehingga sosialisai ala moral force cenderung efektif dan menguatkan opini, tergantung opini apa yang akan mereka mainkan hingga mereka bisa menjadi kartu As dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek korporat terrealisasi. Tentu mahasiswa hanya memiliki kajian moral, meski tidak menutup kemungkin ada sebagian pandangan pragmatis, sehingga pemegang kartu As ini cenderung tidak mendukung korporasi yang di dukung pemerintah, namun hanya mendukung rakyat. Kajian subyektif mahasisawa korporasi yang senang berselingkuh dengan penguasa cenderung mengedepankan orientasi profit, profit tersebut menjadi kekhawatiran terbesar hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, hingga mengorbankan profit tersebut untuk kemakmuran rakyat. Suka atau tidak suka ini pandangan umum yang menjadi lagu wajib sejumlah kalangan intelektual, hingga sebagian besar pandangan ini cenderung kuat dan sulit untuk di belokkan, pernah salah satu kawan saya dulu berujar “kalau masalah yang lain saya orang yang paling pragmatis namun hal ini tidak, karena ini menyangkut kelangsungan hidup kita dan generasi kita kedepannya, saya tidak akan mungkin tinggal di luar negeri, hingga saya akan merasakan dampaknya kelak”. Dari sini sulit untuk dapat mengalahkan opini moral force namun pemerintah juga berkelit, bahwa langkah tersebut untuk meningkatkan PAD, bahkan pernah salah satu kepala dinas mengatakan pada saya dulu, “jangan peke HP, jangan Nonton TV kamu karena kamu menolak tambang, apa lagi naik mobil,” tidak salah juga pernyataan itu, karena teknologi bersumber dari bahan galian tambang. Tidak mungkin ustadz berada di mimbar mesjid jika memakai singlet, ini berati tambang di daerah bima bukan tidak boleh tapi belum pantas saja, dan akan sangat tidak diperbolehkan apa bila masyarakat tidak menyetujuinya. Disamping secara geografis bima itu tidak besar, dan hampir sama dengan besarnya Singapura, mana ada tambang di singapura. Kita tidak tuli mendengar jeritan masyarakat Abepura dan Maluk yang hidup dengan keadaan yang tidak sebanding dengan Emas yang di keruk oleh Freepot dan Newmont, kalau saja emas pada titik tambang tersebut dimiliki oleh rakyat, paling tidak sahamnya untuk rakyat, tentu rumah se-Abepura dan se-maluk akan berdinding emas, tapi kita tidak melihat itukan?

Konsep pemerintah sebagai pelayan masyarakat terlihat tidak ada sama sekali, hingga berkesan, rakyat itu apa kata pemerintah pasti akan manggut. Pada akhirnya masyarakat juga menolak bukan karena alasan rasional akan efek pertambangan, tapi lebih pada anggapan bahwa pemerintah itu bukan mewakili kepentingan rakyat, apalagi sampai pada anggapan bahwa pemerintah adalah orang asing yang tidak dikenal masyarakat. Itupun terjadi karena formalisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, menurut saya, apa bila kita melakukan pendekatan yang humanis, jangankan untuk menolak pertambangan yang masih memiliki efek positif untuk rakyat, bahkan yang tidak ada sama sekalipun mamfaatnya untuk masyarakat kemungkinan besar akan diterima. Jokowi salah satu Walikota Surakarta untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sampai 40an kali mengundang masyarakat untuk di pandoponya hanya untuk memuluskan relokasi pasar tradisonal hingga akhirnya diterima dan mendapat pujian dari segenap masyarakatnya. Terlihat sekali bagaimana pelayanan yang dilakukan Jokowi bukan saja membuat sungkan rakyatnya, tapi kita melihat pendekatan yang dilakukannya lebih humanis yang memuliakan masyakatnya. Nampaknya pemerintah beranggapan bahwa masyarakat adalah kelas Proletar bodoh, hingga cenderung anarkis dan merusak fasilitas pemerintahan bila terjadi resistensi, itu hanya re-aksi dari pemerintah tidak memiliki konsep aplikatif yang cerdas untuk menghadapi masyarakat yang sudah dianggap bodoh, atau memang sengaja dibodohi seperti teorinya Mark Weber dan mengedepankan kepentingannya menggunakan teori nicolo maciavelli yakni menghalalkan segala cara demi tujuan pribadi. Hingga harus di adu dengan aparat kepolisian yang hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Undang-undang, keduanya menjadi korban dari kospirasi pemodal dan pemerintah, masyarakat yang tidak puas melampiaskan amarahnya pada simbol-simbol pemerintah yakni kantor pelayanan pemerintah yang berfungsi melayani kepentingan rakyat sendiri, sedangkan aparat kepolisian yang membaca Undang-undang bagaikan kitap suci yang wajib diimani, hendak menyantap masyarakat yang membuat kerusakan dengan wewenang dalam pundaknya, yang sebenarnya dilegitimasi oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, kalaupun pada kondisi terjepit keduanya akan saling mengalah, polisi akan mengalah bila kemarahan rakyat memuncak, rakyat akan mengalah dengan kewenangan polisi untuk menegakkan aturan bila terdapat bukti rakyat berbuat salah yang berujung pada tindak pidana. Tidak ada yang salah untuk keduanya karena sebenarnya rakyat dan polisi adalah korban, menyalahkan polisi? Polisi bukan pemilik modal. menyalahkan rakyat? Rakyat merasa mempertahankan hidup dan kehidupannya dari rongrongan perusak lingkungan.

Pemerintah tidak mungkin lepas tangan dengan keadaan ini, karena pemodal memasuki areal masyarakat atau bahkan milik negara untuk memfaatkan hasil alam, bersumber dari ijin pemerintah (legislatif & eksekutif). Terkesan dalam menerbitkan ijin eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan di bima dipaksakan, legislatif berdalih, tidak pernah diberi tahu terkait adanya pertambangan diwilayahnnya, karena ijin diberikan langsung oleh eksekitif, realitasnya legislatif tidak di Reken oleh eksekutif. Upaya untuk klarifikasi mungkin di usahakan oleh legislatif sebagai bentuk kontrol, namun untuk menepis dan mengaburkan pandangan rasional legislatif tentu eksekutif punya jurus jitu, karena keduanya punya legal formal tertentu, sementara aplikasi lapangan oleh korporasi terus berjalan. Patut dipertanyakan pada pemerintah, apa tidak punya master plan tentang daerahnya? Dari pandangan awam sekalipun daerah sekecil Bima tidak layak ada pertambangan karena memiliki spesialisi seperti pertanian dan peternakan, Bima tidak punya gurun pasir sebesar Sahara, juga tidak punya hutan sebesar Amazone, juga bukan metropolis layaknya las vegas, kenapa terus dipaksakan untuk dikeruk buminya? Yang paling banyak di bima cuman tahi sapi yang bisa dijadikan kompos dan bawang yang bisa menjadi bumbu masak segala makanan, dan Gubernur sekalipun sudah memiliki program BSS (Bumi Sejuta Sapi), meski bukan hanya kedua jenis itu yang di miliki Bima. Tapi cukup mewakili, bahwa yang wajib didukung dari potensi alam bima adalah peternakan dan pertanian, bukan pertambangan, yang melayani kepentingan asing dan mensejahterakan negara kapitalis. Memang bila kita berpandangan pragmatis, tentu brand daerah bima tersebut tidak akan menjadikan proyeksi nan profit, karena membutuhkan waktu lama untuk dipetik hasilnya, tapi bila kita tenggok negara yang kondisi goegrafisnya serumpun seperti Brazil, hanya dengan PAD dari hasil bertani bisa menjadi welfarestate (bangsa sejahtera) sedangkan keahlian olah raga seperti sepakbola menjadi industri, malah  itu akan menjadi Blue Print bahwa Bima akan sejahtera kedepannya.

Kebijakan pemerintah yang terlihat adalah kebijakan battom up (dari bawah keatas), namun kenyataannya dalam penggodokan di panitia kerja (Panja) eksekutif maupun legislatif akan menyaring kebijakan mana yang mengandung unsur proyek bermamfaat untuk Gue hingga mengorbankan aspirasi rakyat. Ini terbukti ketika pemerintah baik eksekutif melakukan Musrenbang dari tingkat RT sampai Kecamatan hingga DPRD melakukan reses tidak pernah meminta didaerahnnya di bangunkan tambang untuk tempat kerja baru, mayoritas yang paling utama hanya rakyat meminta, Air dan Jalan, entah itu memperbaiki jalan yang ada, membuat jalan baru, membuat saluran air atau bendungan baru, selebihnya rakyat akan berusaha sendiri. Entah rakyat itu tinggal di gunung atau di laut tetap butuh air yang bisa untuk hidup dan menghidupi, hal yang sama juga untuk jalan.

Sementara untuk mengantisipasi masyarakat pengangguran, dapat diupayakan pengelolaan ekonomi terpadu mandiri semacam Home Industri, disamping mendayagunakan potensi masyarakat, kita juga bisa mendayagunakan hasil alam nan alamiah di daerah tertentu untuk di olah menjadi hasil karya yang menghasilkan profit. Namun untuk pengakuan sadar, sangat kecil kemungkinan daerah bima memiliki tingkat pengangguran, hanya yang tidak memiliki kemauan bekerja saja yang tidak memiliki pekerjaan, meski sebagai nelayan dan petani itu juga merupakan pekerjaan. Karena generasi dewasa ini enggan mengatakan bertani atau nelayan itu sebagai pekerjaan, ini tidak kita baca sebagai pengikisan nilai, dan pemerintah bertanggung jawab untuk merefitalisasi pandangan tersebut pada sisi ideal. Bukan memaksakan kehendak untuk menancapkan taring perusahaan kapitalis untuk menjajah ekonomi yang juga sekalian menjajah moral dan akhlak yang makin terkikis, apalagi mengancam masyarakat yang menolak pertambangan yang sudah berizin resmi bisa dipidana, kalau hanya menyajikan paham kapitalis, apa yang mau dibanggakan dari daerah Bima? Setidaknya local wisdom itu tidak hanya untuk untuk kebijakan, namun lebih dalam pada sendi-sendi kehidupan baik ekonomi maupun sosial politik, hingga kita menjadi bangsa yang beridentitas, yang tidak saja mensejahterakan sebagian orang tapi seluruh masyarakat, dengan cara kita sendiri, sumberdaya manusia dan alam kita sendiri. Hal ini juga bersandar pada pendapat analisis ekonomi Faisal Basri dalam Opini (kompas 28/3/2011)mengakatakan, “….kelemahan kita yakni, kenyataan bahwa pedesaan sangat lambat menghasilkan kelas menengah baru. Sekitar 83 persen kelas menengah di pedesaan adalah lapisan menengah bawah. Bandingkan dengan lapisann sama diperkotaan yang hanya 68 persen.” Pandangannya mengailhami bahwa untuk meningkatkan PAD baik daerah maupun nasional yakni dengan meningkatkan pertumbuhan kualitas masyarakat dari kelas bawah ke menengah sampai pada kelas atas, karena akan menambah daya beli masyarakat, pada akhirnya akan mengembangkan pendapatan perkapita penduduk yang merata antara kota dan pedesaan. Dalam tulisan ini saya hanya ingin berbagi pemikiran rasional dengan semua kalangan, juga menggugah hati kita untuk dapat membuka hati dan pikiran kita bahwa kita akan hidup di dunia ini seakan-akan hidup untuk selamanya dan dan mengenang akhirat seakan kita mati besok, minimal kita meninggalkan jejak yang dapat dinikmati oleh siapa saja, seperti layaknya anak-anak di Kota Bima menikmati bangunan sekolah yang megah untuk kegiatan belajar dari sang Almarhum. Sebagai generasi apa yang kita pikirkan untuk kita abadikan sebagai karya yang bermamfaat, apapun itu?

Wahyudinsyah, Anggota junior Mbojo Jurnalis Club (MJC), mantan Ketua BEM STIH Muhammadiyah Bima, sedang mengikuti Pasca Sarjana UMS fakultas HUKUM. suara_mandiri@yahoo.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s