PPS Untuk Siapa?

Dirilis Harian Umum Suara Mandiri  23/05/2011

PPS Untuk Siapa?

Pemekaran propinsi Pulau sumbawa yang sudah didengungkan kembali oleh sejumlah kalangan akhir-akhir ini sangat menarik untuk di bicarakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kelas-kelas ekonomi atau strata sosial, mulai kelas borjuis hingga kelas proletar sekalipun. Tulisan Ridwan dalam opini SM (20/5) lalu, merupakan elaborasi sejumlah fakta empiris yang tidak dapat terbantahkan dari sisi Normatif dan Politis namun  masih memberikan penafsiran akan pemekaran PPS yang masih diawang-awang.

Tentu akan kita bedakan Gubernur NTB yang Notabene adalah simbol panutan masyarakat NTB sebagai Kyai kharismatik dalam jabatan politis dengan kapasitasnya sebagai pemimpin umat dalam ranah keagamaan, Janji politik bukanlah sumpah agama yang harus ditepati karena memiliki nilai Transedental,  akan tetapi hanya merupakan komitmen yang bernilai moral yang bisa diukur dengan kinerja nyata dan berhasil atau tidaknya program tersebut untuk mencapai Walferestate (kemakmuran rakyat). Yang namanya komitmen moral tidak memiliki implikasi hukum, dan hanya sanksi moral yang dapat diberikan, dengan demikian apakah dapat kita mintai pertanggung jawaban terhadap komitmen politik Bajang-Badrul (BaRu) sebagai pemimpin NTB kini, komitmen politik menurut politikus bukanlah janji yang harus ditepati karena tidak ada indikator yang dapat diukur dan dikenai sanksi, komitmen politik hanyalah Kepentingan.

Dalam mensukseskan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang menjadi pertanyaan adalah, untuk siapa dan untuk apa pemekaran tersebut? Hal ini harus dapat dijawab sebagai landasan filosofis akan kebutuhan pemekaran PPS. Masifnya keinginan untuk pemekaran PPS harus merupakan keinginan penuh dari seluruh masyarakat secara konverhensif yang ada di Pulau sumbawa sebagai basis masyarakat tanpa adanya keterwakilan oleh siapapun bahkan oleh kalangan politisi sekalipun, keinginan tersebut harus lahir dalam tatanan masyarakat Grassroot (Akar Rumpun) sedangkan untuk melanjutkannya pada prosedur legal formal oleh perangkat yakni eksekutif dan legislatif agar melahirkan landasan hukum sebagai tanda restu. Artinya dari keinginan pemekaran PPS secara normatif sekalipun, adalah benar-benar untuk kemakmuran rakyat, namun secara empirislah yang menjadi tanda tanya besar, akankah, benarkah, sepertinya, jangan-jangan? menjadi sebuah mimpi yang bisa sesuai kenyataan dan mungkin malah sebaliknya. Disini dapat dinilai bukanlah janji tinggal janji, tapi masyarakat Pulau Sumbawa belum terlihat kegigihannya dalam memperjuangkan itu, hingga Political Will BaRu belum nampak karena terasa belum terjepit oleh kepentingan rakyat Pulau Sumbawa hingga menawan rekomendasi ke Parlemen sebagai wilayah yang tidak termasuk dalam agenda pembahasan pemekaran seperti yang dirilis kompas (2/4/2011).

Pada dasarnya kelahiran negara menurut plato yang ia sebut Polis adalah keinginan masyarakat untuk mengorganisasi kelompok sosial dengan membentuk para pembantu (baca Pelayan rakyat) sebagai pelaksana kepentingan rakyat yang kemudian berkembang sampai pada teori negara modern oleh montesque dengan tiga komponen (trias politika). Hal tersebut mencerminkan bahwa, terbentuknya suatu wilayah negara ataupun wilayah daerah (Dengan konsep yang hampir sama karena sistem desentralisasi) adalah benar-benar bersumber dari keinginan luhur dari masyarakat itu sendiri dengan menempatkan atau memilih pelayannya sebagai kacung rakyat. Dalam konteks PPS pernahkan kita melakukan riset atau poling terbuka bahwa masyarakat menginginkan itu, seandainya boleh berasumsi ternyata benar masyarakat Pulau Sumbawa menginginkan pemekaran, tentu akan ada alasan utama kenapa pemekaran menjadi pilihan.

Dalam tulisan Ridwan sebelumnya mengatakan terdapat fakta diskriminasi oleh rejim sebelumnya, faktor sosiologis, budaya dan wilayah yang sudah memenuhi syarat sebagai alasan pembenar yang syah dari masyarakat Pulau Sumbawa. Adalah benar sejumlah alasan tersebut bila kita lihat realitas yang ada, betapa pulau Lombok terlihat memiliki segala fasilitas yang layak mulai dari infrastruktur maupun suprastruktur, sedangkan hal sebaliknya bagi Pulau Sumbawa.

Faktor sosiologis tidak kalah menarik untuk di bahas dalam tulisan ini, pertanyaanpun muncul dibenak kita, benarkah dengan adanya pemerintahan Provinsi di Pulau Sumbawa menjadikan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih terjamin? Sangat diragukan atas persepsi tersebut, topik hangat sejumlah media masa bila usai perhelatan pemilukada adalah politik balas jasa dengan menyingkirkan siapapun yang tidak memberikan dukungan nyata terhadap finalis pemilukada. Hal tersebut tentu akan melahirkan diskriminasi dingin terhadap pelayanan masyarakat dan juga sudah terjadi diskriminasi terang-terangan, ini sangat nyata dirasakan oleh masyarakat kita sekarang, pemenang akan bangga sedangkan yang kalah sudah pasti tertindas, doktrin KKN menjadi dogma yang pasti terjadi, konfigurasi kepentingan dari segala lini dan sisi penguasa, stigma seperti ini menjadi preseden buruk demokrasi dinegeri yang katanya Adi Masardi adalah “Negeri Para Bedebah”.

Dilain pihak para kontestan pemilukada merupakan wayang-wayang politik yang dimainkan oleh dalang yang tidak diketahui curiculum vite-nya dari mana ia berasal, siapa dibalik penampilannya benarkah ia untuk rakyat atau pemburu rente yang akan mengagun-kan dulu mandat rakyat untuk ongkos politik yang dikeluarkan karena biaya berdemokrasi yang lebih mahal dari hasil yang dicapai. Bukan orang yang memang diusung oleh rakyat sebagai bentuk representatif keinginan rakyat, ia muncul begitu saja pada saat musim pemilukada mulai ramai disosialisasikan, ia datang menawarkan diri dengan memajang foto close up dan sales-sales politik baik orang perorangan hingga oleh partai politik sebagai “Jelangkung Politik.”

Sedangkan faktor budaya, tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika dengan sejumlah budaya dan adat istiadat yang berbeda dan sudah menjadi nilai luhur bangsa. Adanya wilayah administrasi hanya merupakan syarat kelengkapan administratif semata dan itu dibutuhkan saat kehendak PPS itu mulai direalisasikan dalam bentuk Hard Copy.

Selama pemerintah masih berprinsip “Kalau bisa dipersilit kenapa harus dipermudah” tentu masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari pemekaran tersebut, apalagi dalam terminologi kalangan masyarakat bawah tidak pernah mendapatkan apa-apa dari pemerintah yang terbukti bila dalam pemilu berlangsung, mana yang membayar tentu itulah yang dipilih.

Asusmsi saya pembentukan PPS adalah besar keinginan lahir dari kalangan elit yang ingin mengenyam jatah kue kekuasaan untuk menambah pundi-pundi kekayaan, karena tokoh elit salah satu faktor yang sangat determinan adalah tokoh Pulau sumbawa belum ada yang terbukti dan teruji menjadi pelopor yang mengembangkan ekonomi mikro sebagai basis kesejahteraan rakyat dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hanya mengandalkan dana dekonstrasi dari pemerintah pusat yang ujung-ujungnya kembali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya berpikir tradisionil dengan satu-satunya mengandalkan penghasilan tambang dari alam yang tidak terbaharukan dan cenderung merusak lingkungan. Disamping perhitungan secara politik, bila tokoh elit Pulau sumbawa Head to Head dengan tokoh elit lombok tentu tidak mungkin menang, mengingat penyebaran jumlah penduduk lebih banyak di Pulau Lombok dari pada Pulau Sumbawa, status yang melekat pada Gubernur NTB sebagai tokoh agama merupakan kredit poin yang tidak mampu digeser oleh perhitungan tekhnis politik apapun, karena secara kultural masyarakat lombok sangat menghormati tokoh agama, beda dengan masyarakat Bima-Sumbawa yang sangat plural dan moderat. Untuk sementara, memang Pulau Sumbawa sangat memberikan Asist yang cukup berarti untuk peningkatan ekonomi NTB, hingga sangat rugi bila penyokong kontribusi dilepas begitu saja oleh pemerintah NTB.

Menjadi terbantahkan bila sejumlah Premis diatas dapat diubah oleh Pasangan BaRu selama masa jabatannya. Hal ini nampaknya dapat dibaca dengan baik oleh pasangan BaRu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bergantian mengunjungi sejumlah Kota dan Kabupaten yang ada dipulau Sumbawa secara kontiyu, pencintraan seperti ini merupakan cara mereka untuk meredam stigma negatif pemerintah provinsi yang menganaktirikan masyarakat Pulau Sumbawa. Sangat tidak disadari oleh kita bahwa ini merupakan langkah pencitraan yang jitu bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang bahkan dipimpin oleh Putra di Pulau Sumbawa yakni orang Bima asli.

Dikotomi antara Lombok dan Sumbawa tidak akan terlihat bila pencitraan diatas mampu membiaskan keinginan pemekaran PPS, pendekatan populis semacam itu sangat dinikmati oleh masyarakat Pulau Sumbawa dan tanpa disadari sebagai penghilang sekat dari sejumlah faktor yang menjadi alasan pemekaran PPS. Bila pelayanan, pendekatan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah provinsi NTB sekarang mampu memenuhi keinginan masyarakat Pulau Sumbawa apalagi program-program sangat menyentuh langsung sendi-sendi perekonomian yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat, apa masih perlu NTB dimekarkan, jawabannya tergantu agitasi golongan kelas menegah keatas pada golongan kelas menengah kebawah oleh masyarakat Pulau Sumbawa.

Pembentukan Public Opinion tersebut membutuhkan keterampilan politik, karena jika dinilai jujur, tentu saja kita berharap pemekaran PPS sangat memberikan kontribusi lebih jika dibandingkan masih bergabung seperti sekarang ini. Tentu kita tidak ingin nasi sudah menjadi bubur, akan tetapi dapat kita pikirkan dengan penuh pertimbangan rasional yang dapat diukur dengan variabel nyata, dengan melihat perbandingan-perbandingan riil dari pemekaran-pemekaran sebelumnya.

Jikapun berhasil keinginan PPS terwujud, tentu optimisme harus muncul, karena sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sudah sangat tidak diragukan lagi. Kesiapan lahir batin sangat diperlukan, karena tentu kita tidak ingin seperti Timur Leste memisahkan diri dengan Indonesia menjadi negara yang hidup penuh dengan utang, atau style kepemimpinan kalangan elit pulau Sumbawa yang masih mengandalkan gaya konservatif dengan mengandalkan dana dekonstrasi dan penghancuran alam seperti yang tersebutkan diatas.

Wahyudinsyah,SH anggota junior MJC, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) sedang mengikuti Pascasarjana FH Hukum UMS

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s