Superhero Lahir Dari Tsanawiyah

Dirilis harian Umum Suara Mandiri Jum’at 14/10/11

Superhero Lahir Dari Tsanawiyah

Oleh; Wahyudinsyah

Beberapa waktu lalu sebuah kejadian yang sangat menyita perhatian publik menyeruak dalam dunia pendidikan Kota Bima, kejadian mana yang sangat tidak lazim di dunia pendidikan dan kultur masyarakat Bima pada umumnya. Kalangan profesi keguruan geram, masyarakat takjup, media terus tergiring, akademisi berpendapat, para tokoh,  budayawan terperanjat. Kecaman dalam dunia maya menjadi obrolan yang mengalahkan gosip selebritis, karena sang superhero lahir dari sebuah madrasah tsanawiyah, namun tidak sebagai pahlawan yang mengalahkan penjahat atau melahirkan temuan ilmiah, akan tetapi menciderai sang guru yang mendidiknya.

Kaget adalah luapan hati pertama menjadi ekspresi saat mendapati kabar dari salah satu teman bahwa Bima tengah digemparkan oleh kasus pemukulan guru oleh muridnya yang di Support oleh orang tua dari murid itu sendiri, dari jauh saya sendiri merasa ada sesuatu yang beda, sesuatu yang sangat eksentrik (aneh, ganjil) bila di pandang melalui optik norma hukum, agama, adat, hingga norma sosial. Tidak ada satu normapun yang mampu memaklumi kejadian tersebut, karena telah terjadi deviasi (penyimpangan) dari tatanan norma yang terlemah sanksinya hingga norma yang mamiliki sanksi berat. Bagi saya sendiri dan bahkan sebagaian besar orang, kejadian ini adalah sebuah fenomena enigma (sulit dimengerti) dalam tataran rasional.

Sebagai kalangan yang mempelajari dan memperhatikan hukum, dalam tataran sosiologis, tentu hal tersebut merupakan fenomena yang menarik karena ada pergeseran perilaku (moving behavoir). Ekspansi keilmuan hukum kita sedang mengembangkan hukum dalam tataran empiris, yakni mempelajari sikap dan perilaku masyarakat (behavoir society), artinya hukum sarat dengan nilai. Mengingat sebelumnya dan masih langgeng paham yang mengatakan bahwa hukum bebas nilai, karena hukum adalah apa yang tertulis dalam peraturan hukum semata tanpa melihat unsur lain di luar dari pada faktor hukum, seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, yang tiap waktu dalam kondisi dinamis.

Terlepas dari bagaimana duduk persoalan sebenarnya, publik tentu sudah mengikuti perkembangannya, kita semua tahu dan melihat dari sesi atau bagian mana hendak kita khususkan akan dijadikan sebagai optik. Saya mencoba membagi hanya dalam tatanan norma, pertama, norma hukum adalah norma yang menjadi alternatif bila terjadi pelanggaran yang memiliki nilai etis yang tinggi, di sini kita bukan dalam law ecquiantance (pengenalan hukum) karena kita semua tahu ini adalah murni masalah yang dapat diselesaikan dalam proses hukum, bisa jadi para pihak saling melaporkan atau karena Undang-Undang penegak hukum dapat mengambil tindakan sesuai wewenang. Law enforcement (penegakan hukum) dalam kasus ini secara normatif dapat saja berjalan, akan tetapi saya akan menempatkan hal tersebut sebagai Ultimum Remedium (obat terakhir) meski dalam tulisan ini adalah yang pertama kali di bahas. Ultimum Remedium dapat kita kedepankan, mengingat efek jangka panjang bagi para pihak, pengenaan pidana merupakan nestapa yang sangat berat karena bisa merampas kemerdekaan orang. Karena akan bedampak negatif pada si-anak itu sendiri dan profesi keguruan.

Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa, sanksi sosial (agama, adat, sosial) dapat kita kedepankan sebagai Premium Remedium (obat utama) sebelum norma pertama diatas. Kedua yakni norma agama, mengingat negara kita bukan negara agama (satu agama), maka sanksi agama tidak begitu berarti. Seandainya kita negara agama atau memiliki otonomi khusus untuk menjalankan semacam Qonun (Hukum Islam Aceh) tentu sangat lebih berat sanksinya, akan tetapi kita hanya menggunakan hukum positif dalam kerangka hukum Eropa Continental seperti dalam bahasan pertama. Bima sudah kehilangan identitas, agama hanya label semata, tidak dapat menjadi sarana menjaga dan menciptakan keadilan kemamfaatan dan kepastian dalam menjalankan kehidupan. Tidak ada lagi ulama, fuqakha, fuqara yang dijadikan panutan, ini di sengaja atau tidak? Atau kita telah kalah dalam skenario global dimana terdapat Invisible Hand (tangan tak terlihat), menelan keberadaan rohaniawan terhadap Prestise (tempat terhormat), yang di anggap penyejuk dan pembawa berita gembira sebagai penerus para nabi.

Arus globalisasi telah menggerus zaman, menggerus peradaban, bahkan menggerus nilai kerohanian yang Transendental (hubungan ketuhanan) maupun hubungan dengan manusia (social conection). Paradigma telah berubah, apakah karena masyarakat kita terlalu Permisif (terbuka), tanpa ada filter, sudahkan kita siap dengan arus utama tersebut? Agama menjadi kering nilai, ibadah dilaksanakan sebagai ritual semata tanpa memaknai hakikat. Islam memandang manusia sebagai khalifatullah, yakni khalifah Allah. Ketika kata khalifah digunakan untuk manusia, kata ini mempunyai arti yang netral. Maksudnya bisa untuk kebaikan dan bisa pula untuk keburukan. Manusia adalah khalifah dari Allah dan Allah adalah puncak segala kebaikan dan kesempurnaan. Dengan demikian manusia adalah titisan dari kebaikan dan kesempurnaan-Nya. Jadi manusia berkedudukan sebagai wakil atau pengganti Tuhan di muka bumi. Yaitu manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengubah alam dan kehidupannya, namun apa jadinya kalau seperti peristiwa yang kita bahas sekarang ini mulai ada? Mengingat tuhan sendiri sangat demokratis pada insannya.

Ketiga norma adat, meski diakui berwatak keras, tentu kita memiliki Respektabilitas (rasa hormat) terhadap orang yang lebih tua, guru, dan pemuka adat. Maja Labo Dahu adalah suatu Patrimonial (warisan leluhur) yang telah lama menjadi motto kehidupan. Norma adat kita juga sangatlah berat sanksinya, lembaga adat yang hidup dapat saja memberikan sanksi pada pelanggar adat, karena diakui dan diberikan kewenangan oleh hukum positif kita, berdasarkan kearifan lokal. Meski masih ada sebagian yang melestarikannya namun sebagian besar terjadi Resesi (kemunduran) tanpa alasan jelas.

Kita seharusnya memberikan otokritik pada pemuka adat, karena hanya ada upacara adat, yang juga hanya dilaksanakan secara seremonial tanpa makna. Apa yang telah dipertontonkan oleh siswa dengan memukuli gurunya adalah sebuah justifikasi dari kebenaran yang disugestikan oleh orang tua. Jacques Derrida seorang filsuf postmodern dari Perancis menyimpulkan bahwa bagi orang-orang postmodern, kebenaran tidak lain adalah hasil pembentukan atau konstruksi, bukan hanya oleh individu tetapi juga merupakan hasil kesepakatan kelompok sosial di dalam wujud bahasa. Ada kekhawatiran bahwa perbuatan itu menjadi konstruksi sosial jika tidak segera ditangani.

Keempat norma sosial, komunalisme dan premordialisme sekarang menjadi budaya dan bentuk ekspresi sosial, di mana tatanan global tidak mampu kita jangkau karena terlalu luas, hal tersebut terwujud dalam adanya organisasi kemasyarakaatan, dan bisa saja memberikan sanksi sosial yang tinggi, dengan menekan segala elemen penting (stakeholder) atau bahkan mereka dapat bertindak sendiri. Tidaklah Eksesif (berlebihan) bila Singkretisme (perpaduan) berbagai komponen dapat menjadi bom yang meledakkan publik, seperti demonstrasi yang menggiring opini sebagai bentuk Collective Consciousness (kesadaran kolektif) sebagai bentuk solidaritas oleh organisasi profesi guru. Kemudian dapat memberikan input kepada pemegang kebijakan agar melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon poolitikon atau makhluk social dan “makhluk hylemorfik“, terdiri atas materi dan bentuk-bentuk.

Dari empat tawaran di atas, dapat kita tentukan Preferensi (pilihan yang lebih disukai) mana yang menjadi konsekuwensi untuk di pilih sebagai optik untuk melihat atau bahkan menjadi punishment (hukuman), karena batas kebebasan pribadi telah melanggar terhadap kebebasan pribadi orang lain bahkan golongan profesi yakni keguruan.

Antisipasi

Pertama, kita semua harus dapat merefleksikan permasalahan diatas dari berbagai faktor yang menjadi pemicu kebaranian sang anak dan juga perilaku guru. Karena faktor dominan dari keberanian tersebut bisa berasal dari dalam diri manusia (si anak) atau dipengaruhi orang lain (orang tua), jangan sampai paham Critical Legal Studies memberikan legitimasi bahwa segala sesuatu harus disangsikan termasuk didikan guru sehingga menimbulkan reaksi di luar batas kewajaran.

Kedua, pendidikan karakter “Maja La’o Dahu” harus kita galakkan layaknya indoktrinasi pancasila era orde baru, agar tertanam dalam jiwa kita, jiwa masyarakat Bima seperti dulu lagi. Karena kesepakatan komunal akan menentukan pilihan dan karakter daerah kita. ada kekhawatiran di zaman post modernis ini bahwa, kesepakatan yang dibuat adalah sesuatu yang salah. Kejadian di atas akan memberikan spirit negatif pada anak-anak lainya untuk melakukan hal yang sama dalam suasana yang sama atau bahkan suasana yang berbeda seperti dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Secara langsung mungkin sekarang belum kita rasakan menjalar seperti penyakit menular, ada banyak contoh yang dapat kita jadikan referensi, seperti kelakuan Gank Motor di Bandung, lahirnya Gank Wanita yang menjurus pada perilaku negatif, dan itu semua adalah siswa. Mungkin lebih parah lagi seperti yang terjadi di Thailand, karena masyarakat Thailand lebih bangga punya anak (maaf) Banci dari pada lelaki normal, atau negara-negara Eropa melegalkan perkawinan sesama jenis. Ini bukan tidak mungkin di Bima akan lebih bangga orang tua kita nanti melahirkan Preman dari pada Ustadz. Pernahkah kita berpikir siapa yang akan menggantikan KH. Gani Masykur atau KH. Said Amin? Karena sosok mereka tidak bisa di karbit, kalaupun ada hanya ustadz yang mendakwahkan ayat dan hadist politik. Sadarilah bahwa Bima adalah benteng terakhir Islam di Indonesia Timur.

Semua orang mengakui diperantauan orang Bima lah yang memakmurkan Masjid, entah itu masjid di kampus, lingkungan masyarakat, bahkan di markas Komando Kepolisian atau TNI sekalipun. Mereka adalah nafasnya masjid, hampir semua kepengurusan masjid mereka isi. Apakah kita harus bangga bahwa generasi Bima sebagai generasi yang menjadi penjaga diskotik, pub, dan kafe-kafe karena pendidikan kita telah memproduk preman. Meski di akui tidak jarang orang Bima yang benar-benar menjaga tempat-tempat seperti itu, namun dia tidak akan menampakkan identitas yang sebenarnya, malah akan memperkenalkan diri dengan asal daerah lain yang penting wilayah timur atau tidak mengakui sebagai orang Bima.

Penulis. Ketua BEM STIH 2008, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), anggota MJC. Sedang menempuh Pascasarjana F,Hukum UMS.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s