Desain Politisi Muda

Dirilis harian umum suara mandiri jum’at 18/11/11

Desain Politisi Muda

Oleh; Wahyudinsyah

langkah pertama untuk perubahan berpikir maju adalah mulai kritis terhadap sesuatu yang dihadapi. dan bijak terhadap untuk menghakimi kecelakaan masa lalu, sebab masa lalu biarlah dihakimi oleh masanya……sekarang kita berbenah untuk menata masa depan dengan karya nyata. bagaimana reaksi kita terhadap cita-cita perubahan kepemimpinan kota bima??? kaum muda sepertinya harus bersikap!!!! (edet sampana “husain la odet”, diposting 1 november 2011, di FLA)

Meski sumpah pemuda beberapa waktu lalu diperingati tidak begitu meriah dan bahkan tidak di ingat oleh sebagian besar kalangan muda Indonesia, saya tetap menaruh harapan besar pada bangkitnya pemuda dalam merebut tonggak pembangunan negeri ini.  Kenapa tidak, kita punya sejarah panjang tentang kontribusi pemuda terhadap bangkitnya bangsa terjajah ini menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Berkaca dari salah satu negara bagian di Jerman yang baru saja memilih parlemennya pada tanggal 18 september 2011 lalu, sebuah partai baru bernama Pirate, mampu merebut hati pemilih dengan meraih 15 kursi parlemen atau setara dengan 8,9 % suara, dan itu adalah golongan muda, bahkan masih berumur 19 tahun (kompas, 8/11/11). Berita menarik tersebut menjadi fenomenal dan mencuatnya di Negara Jerman, pertanyaannya adalah, bisakah hal itu terjadi di negeri ini, di provinsi kita, di kabupaten kita, di kota kita tercinta ini?.

Ada rasa optimisme yang tinggi terhadap generasi muda yang akan menjadi tonggak negeri, tetap mempertahankan idealisme dan memiliki visi perjuangan yang jelas, karena dapat kita sadari, masih banyak pemuda potensial yang sebenarnya memiliki kemampuan namun tidak punya saluran untuk menerobos dinding oligarki partai politik. Sehingga para pemuda tidak jelas arah politiknya dan cenderung pragmatis, karena oligarki politik membuat mereka tidak berdaya, sehingga kesan dalam masyarakat “siapapun yang menjadi wakil kami, tidak akan berarti apa-apa untuk kami, toh tetap sama saja.” Kesan bahwa politik itu kotor, partai itu licik sudah menjadi stereotip bangsa kita, sehingga seakan-akan sejak lahir politisi sudah di kutuk kotor. Hal ini menjadi problem khusus terhadap masa depan dunia politik bangsa ini.

Konstitusi telah melegitimasi bahwa pelaksanaan kedaulatan telah terlembagakan dalam tiga pilar demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang belakangan di tambah dengan Pers. Kedaulatan rakyat ini, tidak hadir seperti adanya sekarang ini yang siap kita laksanakan dengan penafsiran penguasa, akan tetapi kedaulatan rakyat lahir dari proses evolusi dan dialektika yang tidak gampang. Mulai dari paham tradisionil yang meletakkan kedaulatan pada tuhan, berkembang pada kedaulatan negara, kedaulatan hukum, hingga yang paling modern adalah kedaulatan rakyat.

Adanya kedaulatan rakyat menjadikan negara modern sebagai negara demokrasi, segala bentuk pemberian kekuasaan hingga pelaksanaan kedaulatan berdasarkan kehendak atau keinginan sebagian besar rakyat. Dalam paradigma modern hal ini lebih di kenal dengan proses politik, proses ini bila di lihat secara substansi historis, idealnya adalah “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”, namun kenyataannya tidaklah demikian adanya. Malah telah terjadi deviasi terang-terangan hingga men-pencundangi rakyat sebagai subyek. Apa daya, rakyat tidak lagi dapat berbuat banyak, karena sistem telah mengatur semuanya secara sistemik. Hingga kita sendiri harus membuat pola khusus agar dapat dikonfergensikan dengan sistem yang ada.

Pemberian legitimasi oleh rakyat pada wakilnya hingga kini masih di bawah bayang-bayang sistem pemilu konvensional. Yang mana, pemilu menimbulkan segudang persoalan yang tidak kunjung usai di bahas. Dari sistem pemilu yang ortodoks, elitis, konservatif pada masa politik otoriter hingga sistem pemilu aspiratif, partisipatif, responsif yang dijanjikan alam demokratis. Perekrutan dan pengkaderan anggota partai politik (parpol) tidak jelas, partai politik memiliki cara dan metode seenaknya sendiri. Sekarang tengah di godok sistem pemilihan umum dengan pilihan tertutup atau terbuka dengan argumentasi masing-masing, alih-alih partai politik dapat memberikan pendidikan politik bagi rakyat dalam pemilihan calon tertutup atau terbuka sehingga konstituen dapat berperan pada partai akan nama-nama yang menjadi kandidat, mereka malah cari aman sendiri. Parpol cenderung tertutup, eksklusif, despotis, bahkan tiran, dalam parpol mereka membangun dinasti politik tanpa memberikan ruang adanya konvensi, mengingat masih banyak yang layak diluar orang-orang parpol yang kompeten untuk memimpin bangsa. Kala ia menjadi penguasa akan menjadi superbody, tidak segan-segan mendepak lawan-lawannya, mencari kambing hitam, ia bebas saja terbang dan hinggap dimana saja dia mau, ia tidak peduli hinggap diranting yang kurus kering karena selepasnya ia akan patah.

Persoalan di atas akan sangat menentukan kondisi partisipasi politik masyarakat, masyarakat tidak percaya dengan Parpol dan politisi, sehingga masyarakat apriori, frustasi dan depresi. Depresi sosial, tidak bisa menyalurkan kepentingan politik dan cenderung terabaikan, depresi sosial menurut Munir Fuadi berasal dari perpaduan rasa frustasi individu, masyarakat seperti itu menurutnya akan sangat sulit maju, akan sangat sulit bertumbuhnya sektor ekonomi dan penegakan hukum (Munir Fuadi; 2011,251). Kita lihat depresi itu sekarang sedang berlangsung, dan sedang menunggu akut, bila ini terus dibiarkan bangsa ini tinggal tunggu waktunya saja menjadi bangsa yang hancur seperti yang dikhawatirkan tokoh agama nasional.

Sebelum depresi seperti ini mewabah parah, akan lebih baik kita mengambil alih dan memberikan tawaran rasional pada masyarakat sebagai pelipurlara, di tengah tidak adanya komponen bangsa yang bisa lagi di percaya, aktif menjadi pekerja sosial semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),  peneliti, komunitas diskusi, forum ilmiah, menjadi pekerja media, sudah cukup menjadi modal, tidak perlu harus menjadi simbul-simbol pegawai pemerintah (pamong praja). Disinilah peran wajah baru, yakni tokoh-tokoh muda dengan tawaran rasional dan menyentuh masyarakat. Tawaran itu tidak saja langkah utopis belaka, mengingat mereka sebelumnya telah bekerja dan dikenal masyarakat telah berbuat nyata, disini bukan berarti pekerja sosial memamfaatkan momen, akan tetapi latar belakang sosial mereka tentu akan sangat besar berpengaruh. Ada ruang yang harus di isi dengan semangat dan jiwa baru, ruang ini akan menjadi salah jika di isi oleh orang yang salah, ruang ini terbuka lebar untuk di kelola oleh kita, oleh pemuda yang memiliki visi dan misi rahmatal lilalamin.

Dalam Teori behavoirisme sosiologi hukum mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan emosioal, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetik), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindak manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkahlaku manusia ialah kebiasaan yang terus menerus dilakukan sebagai respon terhadap lingkungannya, respon ini dapat diidentifikasi dan di ukur untuk mengetahui seberapa besar respon yang diberikan terhadap stimulus internal maupun eksternal. (munir fuadi; 2011,243)

Teori ini memang ada benarnya, mengingat kita selama ini telah terbuai oleh rasa skeptis terhadap politik yang tidak mendidik dan cenderung eksploitatif. Wakil-wakil rakyat cenderung jauh dari konstituen, seakan-akan setelah memiliki jabatan terdapat ruang yang berbeda, politik seakan-akan milik kaum elit berdasi, bagi masyarakat awan hanya mampu memendam lara di hati, tanpa tahu kemana harus mengadu. Partai Pirete seperti yang telah disebutkan diatas, telah menciptakan software yang membuat anggota parlemen dan pemilihnya dapat berinteraksi setiap saat dan membicarakan strategi terkait dengan berbagai isu atau masalah.

Ada Ruang

Kaum muda mengambil alih dengan membuat patron politik tersendiri. Kalangan muda harus masuk dalam golongan kelas menengah, hal ini harus terus di dorong agar terus tumbuh dan menguasai midle class, ia bisa meleburkan diri dalam berbagai profesi. Setidaknya ada tiga strategi yang kita jadikan misi kedepannya.

Pertama, Perlu pendidikan politik. Pendidikan politik tidak perlu di sekolah khusus, kampus atau lembaga pendidikan lainnya. Dimanapun kita berada kita tetap bisa berbagi ilmu politik dan pemahaman politik. Di Indonesia tidak susah memberikan pemahaman politik, yang penting orang yang menyampaikannya adalah orang yang pernah melaksanakannya dengan penuh dedikasi, dapat dipercaya. Sehingga akan terbentuk simpul-simpul tertentu dalam lingkungan tertentu, simpul-simpul ini pada waktunya akan digabung menjadi satu, hingga membentuk suatu big bang, inti atom, yang pemamfaatannya bisa untuk menyerang dan bertahan sekalipun. Peran ini harus diakomodir oleh pemuda.

Kedua, Mobilisasi ala pemuda. Ada banyak cara yang digemari atau menjadi kebiasaan remaja hingga pemuda masa kini, kalau kita mampu masuk dalam ruang tersebut tentu kita akan menjadi bagian dari mereka, dan bukanlah persoalan yang asing bagi mereka bila terselip misi politik, akan tetapi kita tetap mengikuti arus mereka. Dunia maya sekarang menjadi demam pemuda, namun kita cenderung menjadikannya sebagai kebiasaan tidak produktif, karena hanya memamfaatkan untuk gagah-gagahan semata. Betapa revolusi yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Tunisia, Mesir, Libya, berawal dari mobilisasi di dunia maya (facebook dan tweeter) hingga penggunaan jejaring sosial ini di negara-negara totaliter seperti Cina dan Korsel terkontrol ketat pemerintah.

Ketiga, Siapkan dari sekarang. Sejak saat ini harus ada master plan apa, bagaimana, siapa, yang menjadi subyek dan obyek, harus jelas. Rule of game harus ditetapkan, siapa yang berbuat apa, kenapa akan berbuat bagaimana. Yang mana ini akan menjadi sistem baku, layaknya negara-negara yang mapan dalam berdemokrasi seperti negara-negara eropa. Karena penguasa tidak akan mungkin dapat melakukan itu, mengingat mereka akan cenderung mempertahankan status quo. Agar benar-benar kehendak negara berasal dari bottom up bukan top down yang cenderung dipaksakan meski rakyat tidak mampu menerima.

kita tidak boleh mengatakan bahwa ini terlalu dini, bahwasannya Negara Eropa mapan berdemokrasi butuh waktu ratusan tahun, tapi setidaknya sekarang kita telah menganut paham negara-negara Eropa baik yang Anglo Saxon maupun yang Kontinental secara struktural, namun mengabaikan pola-pola kultural mereka dalam berdemokrasi. Di sini kita harus mampu memberi warna khusus, bahwa kultural Eropa tidak serta merta kita terima tanpa filterisasi, bila kita mix dengan kultural lokal tentu akan menjadi kultur Pancasila yang Bhineka Tunggal Ika.

Tidak perlu tunggu negara berbuat, entah membuatkan aturan hukum dan lain sebagainya, karena sekarang daerah sudah otonomi (federasi). Tidak jarang hukum yang dibuatpun ternyata tidak memberikan rasa adil, pasti dan mamfaat juga malah membuat masyarakat tambah kaku karena terlalu formalistis. Sehingga para aliran sosiologis belakangan cenderung melihat hukum dalam ranah empiris bukan yang tekstual karena janji Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri yang merubahnya.

Penulis. Ketua BEM STIH 2008, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), anggota Forum Mahasiswa Pascasarja Surakarta NTB (Forms Surakarta-NTB). Sedang menempuh Pascasarjana F,Hukum UMS.

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s