Nasionalisasi Vs Internasionalisasi Pendidikan

Oleh, Muslimin Magenda

Gerakan pembaharuan yang diusung oleh berbagai pihak di bidang pendidikan terus merambat panas serta masih saja menyisakan perdebatan panjang yang tidak juga sampai pada titik merahnya. Kehadiran sekolah bertaraf Internasional yang diniatkan oleh pemerintah mendapat perlawanan dari sebagian akademisi yang memandang langkah tersebut tidak nasionalis bahkan membiaskan pola pendidikan sebagaimana mestinya. Diawali kedatangan era globalisasi kemudian menjalar ke ranah demokrasi liberal, berikutnya aliran komersialisasi akhirnya menjadi salah satu penyakit kronis yang menjangkiti tubuh pendidikan di Indonesia. Alhasil beberapa UU, Peraturan Pemerintah, serta aturan-aturan lain yang telah dirancang serta ditetapkan secara bersama hanya menjadi sampah yang bahkan tidak mendapatkan tempat dimana untuk membuangnya. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan alot tanpa batas yang mana pemerintah, akademisi, penguasa, dan rakyat Indonesia secara menyeluruh harus memandang ini sebagai sebuah bahaya besar.
Disebutkan dalam laporan Kemdikbud, hingga September 2011 ada 1.305 sekolah berstatus RSBI/SBI di Indonesia. Sekolah dasar 239, SMP 356 dan SMA/SMK 359/356 (Kompas, 16/02/2012). Sementara itu, dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pada pasal 50 ayat 3 tentang penyelenggaraan pendidikan berstatus atau bertaraf internasional sekurang-kurangnya terdapat satu di tiap-tiap jenjang pendidikan. Ini menandakan bahwa, ada upaya-upaya pemisahan karakter anak bangsa yang dibangun sejak dini yang tidak sempat terpikirkan secara mendalam oleh pihak pemerintah Negara. Pemerintah lagi-lagi terlalu narsis dan menggebu-gebu seakan-akan terdapat deadline yang harus dikejar dalam waktu sesingkat mungkin.
Pernahkah pemerintah pusat berfikir bahwa kondisi sosiologis, ekonomi, kultur, dan politik di tiap-tiap daerah belum sampai pada tingkat persamaan secara rata-rata? Apakah pemerintah tidak sadar bahwa dalam segala keperluan pendidikan yang berbau internasional itu sangat syarat akan kehendak komersialisasi di wilayah pendidikan kita? Tidakkah pemerintah membuka mata bahwa masih banyak anak-anak yang putus sekolah akibat tidak mampu biaya sekolah yang katanya gratis tapi ternyata juga dibayar? Haruskah anak-anak Indonesia membuang identitas dan nasionalisme mereka akibat terlilit oleh kurikulum internasional yang samasekali belum bisa bersinergi dengan kultur masyarakat Negara ini? Pemerintah seharusnya sadar diri bahwa bangsa ini samasekali belum membutuhkan dan bahkan tidak memerlukan langkah-langkah yang bersifat mubazir itu.
Berita Kompas, 18/02/2012 kembali mengingatkan kita bahwa kehendak pemerintah yang berkaitan dengan Internasionalisasi pendidikan yang memakan anggaran banyak itu pun masih jauh panggang dari api. Akibatnya negara ini hanya membuang-buang waktu, energy, serta dana yang banyak untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia belaka. Fakta ini memunculkan pertanyaan berikutnya, mengapa kebijakan-kebijakan pahit ini terus mendapatkan kata sepakat di jajaran elit di aras pendidikan kita? Apakah penguasa-penguasa bukan orang Indonesia yang tidak memahami kondisi negerinya sendiri? Ataukah mereka justeru sengaja membiarkan keadaan ini mencekik rakyat agar semakin tak kuasa memberi perlawanan atas apa-apa yang menurut penulis melenceng dari garis harapan kebangsaan?
Di seberang kemiskinan dan kekayaan
Sebagai bangsa yang sadar akan keadaan, pemerintah dan kita semua yang berada di dalamnya harus realistis ketika hendak membangun sebuah langkah pencerahan menuju harapan yang sesuai dengan kenyataan. Sebuah bangsa baru akan menemukan martabatnya secara pantas ketika mampu menyelaraskan keadaan antara rakyat pinggiran dan mereka yang berdiri di kota-kota. Kemiskinan tidak pantas di tempatkan di atas poros yang berbeda dari landasan pacu kekayaan, artinya, rakyat miskin jangan dipaksa untuk menyeberangi jurang dan lautan agar sampai pada tempat pijakan kaki si kaya tanpa dibekali oleh peralatan lengkap serta pengetahuan yang mumpuni. Tapi justeru sebaliknya rakyat yang kaya itulah yang harus menjemput si miskin agar tercapai sebuah keseimbangan alias from power to balance, bukan from poor to the gaps again.
Seperti yang kita pahami bahwa gap atau kesenjangan adalah ditandai oleh perbedaan prinsipil yang begitu kental, dan dalam diskursus pendidikan Indonesia terkini, jarak itu tidak hanya berparas kasat mata saja seperti perbedaan sarana dan prasarana antara sekolah elit dan sekolah-sekolah pinggiran, tapi juga sangat kental pada bagian-bagian lainnya misalnya, mutu guru di sekolah-sekolah yang biayanya tidak terjangkau oleh anak miskin di atas standar rata-rata.
Program praktek di sekolah kaya ditunjang oleh teknologi serta informasi relative lebih lengkap jika dibandingkan dengan program praktek yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pinggiran. Disamping itu, mereka yang duduk di bangku-bangku megah dapat melakukan studi banding, mendatangkan para ahli dari dalam dan luar negeri karena berkemampuan bayar melalui lembar-lembar rupiah, sementara anak sekolah yang menempati gedung-gedung sekolah kumuh hanya dapat membayangkan hal-hal seperti itu. Bagaimana tidak, untuk membayar honor guru kontrak saja sangat sulit, apalagi meraih mimpi-mimpi itu.
Apa yang kita saksikan selama ini jelas-jelas menunjukkan betapa hancurnya pengelolaan pemerintah terkait pembangunan serta pemerataan pada ranah ini. Di sisi lain, gejala-gejala internasionalisasi pendidikan dan asingnisasi karakter generasi penerus bangsa terus saja digalakkan, bahkan anak-anak yang mengenyam pendidikan pada sekolah-sekolah bertaraf intenasional tidak lagi mengenal bahasa Indonesia saat memasuki pintu gerbang sekolah sampai mereka pulang.
Inikah standar yang dikejar-kejar itu? Standar yang didasari oleh biaya masuk yang mahal yang mana orangtua banyak mengerang sedih karena anaknya terus-terus meminta-minta agar didaftarkan di sana. Sekolah yang hanya diperuntukkan untuk adu gengsi para orangtua, sekolah yang dijadikan sebagai alat adu narsis pemerintah negara yang satu dengan negara lain, sekolah yang membuat siswanya menjadi lupa darimana dia berasal dan budaya apa yang membesarkan mereka, dan sekolah yang memberi jarak antara si kaya dan si miskin.
Pesaingan global ternyata tidak hanya mengubah pola hidup masyarakat secara ekonomi, tapi juga memaksa manusia lari dari identitasnya, bahkan UUD 1945 rela ditelanjangi demi kepentingan-kepentingan yang justeru semakin membuat negara terjepit berikut kehilangan arah.
Apa yang semestinya kita tunjukkan di hadapan dunia global?
Menangkap perkembangan dunia adalah tantangan berat bagi sebuah negara yang masih dalam tahap perkembangan seperti Indonesia. Olehkarena itu, setiap kebijakan dan tindakan yang hendak dikerjakan membutuhkan kehati-hatian ekstra. Globalisasi yang bersifat sangat liberal sangat rentan akan cobaan yang apabila pada saat menghadapinya sedikit saja tergelincir, maka hantaman demi hantaman yang dapat merusak keseimbangan negara sudah pasti datang bagai aliran arus listrik saking cepatnya. Kendati demikian, masih ada banyak cara untuk menantang serangan-serangan jaman tanpa harus menutup diri dari aras modernitas. Penulis menuangkan seperangkat gagasan yang menurutnya dapat dijadikan dasar pijak untuk kembali ke negara yang adil dan merata seperti yang terkadung dalam teks filosofis negara kita, Pancasila.
Pertama, Negara tidak boleh memaksakan kehendak jika masih banyak rakyat yang tidak sanggup untuk menanggung beban itu. Dalam hal ini, jika anak-anak yang masih SD saja sudah dihadapkan dengan pola hidup berkompetisi dalam sebuah komunitas sosial yang bersifat heterogen secara ilmu dan ekonomi, sudah tentu corak prinsip mereka akan terpolarisasi dengan kuat, dengan demikian kecenderungan mereka menutup diri dari komunitas yang dianggapnya berbeda dan lemah akan terus mengakar hingga mereka tumbuh dewasa.
Pada titik inilah kewaspadaan itu harus diawali, sehingga kelak ketika rakyat Indonesia hendak mengusung sikap saling tolong-menolong dan gotong-royong menuju kemaslahatan bangsa, mereka sudah terbiasa berbaur dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan menurut penulis, sekolah Internasional yang sedang digalakkan sekarang sangat jauh dari aras itu, padahal negara ini sangat membutuhkan sikap egaliter yang sudah dicontohkan oleh tokoh-tokoh teladan bangsa yang terdahulu.
Kedua, Pemerintah tidak harus menggiring opini bahwa bentuk-bentuk persaingan global harus disesuaikan dengan apa-apa yang terjadi di Negara-negara lain, sebab kita juga mempunyai kekuatan-kekuatan khas yang mereka tidak miliki, misalnya, Identitas kebudayaan Indonesia yang sangat beragam adalah suatu kekuatan yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain. Selain itu, kita memiliki ciri hidup gotong-royong, saling harga-menghargai, dan masih memegang serta menjiwai budaya sopan-santun sesuai karakter budaya masing-masing. Artinya, ketika banyak negara mengusung tema persaingan di wilayah-wilayah teknologi moderen, kita pun tidak tertinggal terlalu jauh sebab sekolah-sekolah bertaraf nasional pun tidak pernah melupakan hal itu secara signifikan. Atau ketika negara-negara lain beramai-ramai menciptakan sebuah sistem organisasi dan pemerintahan berbasis IT, sekolah-sekolah kita yang ada sekarang pun tidak tidak gagap akan itu.
Jika pemerintah masih menganggap sekolah-sekolah Swasta dan Negeri yang ada sekarang masih mempunyai banyak kekurangan, maka tidak lantas mengusung perombakan yang begitu dahsyat dengan mengadakan sekolah-sekolah berbasis internasional, sebab di Negara ini masih ada SMK yg bisa digalakkan dibidang teknik, informasi, ekonomi, kesenian, dan pelajaran-pelajaran kejuruan lainnya. Pemerintah tinggal mendukung percepatan pengembangan sekolah-sekolah tersebut tanpa harus melakukan penambahan-penambahan opsi yang justeru melahirkan persoalan baru di tubuh pendidikan itu sendiri.
Ketiga, bahwa asset yang kita miliki sekarang tidak hanya bersifat material, tapi aset yang jauh lebih penting lainnya adalah berbentuk immaterial. maka menjaga kebersamaan, keharmonisan, kesetaraan, keadilan, persatuan antara ras yang satu dengan ras yang lain, antara si kaya dan si miskin, menjadi bagian yang harus lebih dikedepankan. Kita lihat, bentrokan-bentrokan yang terjadi berkali-kali oleh anak-anak sekolahan, mahasiswa, bahkan di tingkat penguasa sungguh menampar muka negara di hadapan dunia. Sementara kelemahan-kelemahan pada aras material bukanlah sesuatu hal yang dapat mengancam harkat dan martabat Negara, sebab, bagaimana bisa kita menyamakan besi dengan tulang, atau menyamakan robot dengan manusia, sementara yang meracik materi besi dan robot adalah manusia itu sendiri. Inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang mengendalikan negara yang beragam kultur dan bahasa ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s